Krisis Politik Setelah Ledakan di Beirut, Pemerintah Lebanon Berniat Mundur

BEIRUT, KOMPAS.com - Pemerintah Lebanon memutuskan mengundurkan diri, buntut krisis politik yang terjadi setelah ledakan di pelabuhan Beirut.

"Semua jajaran kabinet mundur," terang Menteri Kesehatan Hamad Hassan kepada awak media yang menunggu setelah pertemuan digelar.

Dia menerangkan, Perdana Menteri Hassan Diab bakal menyerahkan surat pengunduran diri pemerintahannya ke istana kepresidenan.

Baca juga: Lagi, Menteri Lebanon Mundur Usai Demonstran Gemakan Yel Jatuhkan Rezim Mirip Arab Spring 2011

Pernyataan tersebut juga diperkuat keterangan Menteri Pemuda dan Olahraga Vartine Ohanian, dalam wawancaranya dengan AFP.

Ohanian mengungkapkan, dalam pertemuan itu, mayoritas menteri menyerukan agar pemerintahan mereka secepatnya meletakkan jabatan.

Ledakan pada 4 Agustus, yang meluluhlantakkan sebagian ibu kota, menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan masyarakat negeri Teluk itu.

Sejak Sabtu (8/8/2020), mereka menggelar demonstrasi dan sempat menduduki sejumlah kantor kementerian sebelum diusir oleh pihak keamanan.

Dilansir Haaretz Senin (10/8/2020), insiden itu diyakini terjadi karena meledaknya 2.750 amonium nitrat yang disimpan di gudang.

Material berdaya ledak tinggi itu disimpan sejak 2014, dengan pemerintah sama sekali tidak bergerak cepat untuk mengamankannya.

Baca juga: Korban Tewas Ledakan di Beirut, Lebanon, Diyakini Capai 200 Orang

Dampak yang ditimbulkan dari insiden itu sangat besar, selain kekuatannya yangr disebut setara dengan gempa bumi bermagnitudo 3,3.

Selain korban tewas yang diyakini melebihi 200 orang, sebanyak 6.000 lainnya terluka dengan 300.000 warga kehilangan tempat tinggal.

Belum lagi kerugian karena ledakan yang ditaksir bisa mencapai 3 miliar dollar AS, atau setara dengan Rp 43.9 triliun.

PM Dia langsung menggelar rapat pada Senin setelah demonstrasi merebak, di mana pemerintahannya diyakini bakal mengemban status sementara hingga suksesornya terbentuk.

Baca juga: Demo Ledakan Lebanon, Yel-yel Arab Spring Bergema di Beirut

Jaksa Penuntut Lebanon, Ghassan El Khoury, mulai menanyai Kepala Keamanan Negara, Mayor Jenderal Tony Saliba, dilaporkan NNA.

Interogasi itu berangkat dari laporan yang dikirim Badan Keamanan Lebanon ke kantor PM maupun presiden pada 20 Juli, mengenai bahayanya menyimpan amonium nitrat di pelabuhan.

Dalam penyelidikannya, mereka memfokuskan bagaimana bahan kimia seberbahaya bisa tidak tertangani selama bertahun-tahun.

Sebanyak 20 orang, termasuk kepala departemen bea cukai dan penggantinya, sudah ditahan karena dianggap bertanggung jawab.

Baca juga: Penggalangan Dana Internasional untuk Lebanon Terkumpul 300 Juta Dollar AS