Penggalangan Dana Internasional untuk Lebanon Terkumpul 300 Juta Dollar AS

BEIRUT, KOMPAS.com - Para pemimpin dunia dan organisasi internasional menjanjikan hampir 300 juta dollar AS (Rp 438,9 miliar) dalam bantuan kemanusiaan darurat ke Beirut setelah ledakan dahsyat.

Telekonferensi donor internasional untuk membantu Lebanon pasca-ledakan di Beirut telah berlangsung pada Minggu (9/8/2020) yang dipandu oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Melansir Associated Press pada Senin (10/8/2020) ada lebih dari 30 peserta konferensi internasional menawarkan bantuan, tapi mereka memperingatkan bahwa dana bantuan akan mereka kirimkan, asalkan otoritas Lebanon berkomitmen untuk reformasi politik dan ekonomi.

Sebelumnya, Macron pernah menyampaikan hal serupa kepada pemerintah Lebanon saat kunjungannya dalam agenda peninjauan kerusakan pasca-ledakan di Beirut pada Kamis (6/8/2020).

Jerman, donor bilateral terbesar kedua Lebanon, juga secara terang-terangan menyampaikan tuntutan untuk pemerintahan Lebanon dapat melakukan reformasi.

Baca juga: Krisis Kepercayaan di Lebanon, Perdana Menteri Tawarkan Ide Pemilihan Dini

“Tepatnya itulah yang dituntut oleh rakyat Lebanon, yaitu ukepentingan individu dan garis konflik lama harus diatasi dan kesejahteraan seluruh penduduk harus didahulukan,” ujar Kementerian Luar Negeri Jerman.

AS, Perancis, Inggris, Kanada, dan Australia, adalah beberapa negara yang, dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan langsung menyalurkan bantuan ke kelompok bantuan lokal tepercaya, seperti Palang Merah Lebanon atau badan-badan PBB yang ada di sana.

“Bantuan kami sama sekali tidak sampai ke pemerintah. Bantuan kami akan diberikan kepada rakyat Lebanon," kata John Barsa dari USAID.

Pembangunan kembali Beirut sebenarnya membutuhkan impor besar-besaran untuk persediaan dan peralatan. Namun, selama ini kontrak dan subkontrak proyek pembangunan telah diselewengkan oleh para elit penguasa Lebanon, yang semakin memberikan mereka kekayaan dan kekuasaan pribadi.

Sementara, kondisi umum jalan-jalan dibiarkan hancur, pemadaman listrik rutin bergilir, sampah yang menumpuk di jalan-jalan karena tidak ada anggaran pengelolaan, dan pasokan air yang terputus-putus.

Baca juga: Menteri Informasi Lebanon Mengundurkan Diri Pasca-Ledakan di Beirut dan Unjuk Rasa Warga

“Tingkat infrastruktur di Lebanon saat ini secara langsung terkait dengan tingkat korupsi,” kata Neemat Frem, seorang pengusaha Lebanon terkemuka dan anggota parlemen independen.

“Kami sangat membutuhkan lebih banyak dollar (untuk pembangunan kembali), tetapi saya memahami bahwa negara bagian Lebanon dan badan-badannya tidak kompeten,” ujar Frem.

Akumulasi hutang Lebanon sekitar 100 miliar dollar AS (Rp 1,5 kuardriliun), untuk populasi di bawah 7 juta orang, di mana 5 juta adalah orang Lebanon dan 2 juta orang dari Suriah dan Palestina, kebanyakan dari mereka adalah pengungsi.

Perusahaan listrik di Lebanon, dikendalikan seperti pelabuhan oleh banyak faksi, mencatat kerugian sebesar 1,5 miliar dollar AS (Rp 21,9 triliun) setahun, meskipun Frem mengatakan sebagian besar pabrik membayar generator mereka sendiri karena listrik mati lebih banyak daripada yang dihidupkan.

“Ada pencurian besar-besaran Lebanon dan ada pencurian kecil-kecilan Lebanon. Pencurian kecil-kecilan Lebanon memang ada, tetapi bukan itu yang membuat negara ini berada di lubang ini," kata Nadim Houry, direktur eksekutif Inisiatif Reformasi Arab.

Baca juga: Kawah Hasil Ledakan di Beirut, Lebanon, Sedalam 43 Meter

Bantuan sebelumnya, kata Houry, berakhir di tangan para pemimpin politik, yang menyimpan bagian mereka dan membagikan pekerjaan serta uang kepada pendukung.

"Pai (jatah keuntungan) itu semakin kecil dan kecil dan mereka terus memakannya," katanya.

Menurut Asosiasi Transparansi Internasional pada Sabtu (8/8/2020), mereka telah menyita dokumen kantor Kementerian Ekonomi, mengangkut file yang menurut mereka akan menunjukkan korupsi seputar penjualan dan distribusi gandum.

Timbunan gandum Lebanon, yang disimpan di sebelah gudang yang berisi amonium nitrat, hancur dalam ledakan tersebut.

“Kami memulihkan pelayanan ekonomi kepada rakyat Lebanon,” seorang pria berseru saat mereka mengobrak-abrik meja.

Baca juga: Presiden Lebanon: Investigasi Internasional Terhadap Ledakan di Beirut Buang-buang Waktu

Kepala Asosiasi Transparansi Lebanon, Julien Courson mengatakan organisasi nirlaba negara itu membentuk koalisi untuk memantau bagaimana bantuan dan uang bantuan dihabiskan.

Dia memperkirakan Lebanon kehilangan 2 miliar dollar AS (Rp 29,3 triliun) karena korupsi setiap tahun.

“Para pengambil keputusan dan pegawai negeri yang bertanggung jawab atas file-file ini masih di posisinya. Hingga saat ini, kami belum melihat ada solusi untuk masalah tersebut," ujar Courson.

"Saya pikir pemerintah Lebanon berkepentingan untuk menemukan solusi yang cocok," imbuhnya.

Langkah pertama akan menjadi keterbukaan penyelesaian transaksi secara daring untuk setiap kontrak yang terkait dengan rekonstruksi, kata Courson.

Baca juga: Demonstrasi Pecah Setelah Ledakan di Beirut, PM Lebanon Janjikan Pemilu Dini

Menurut ketua dewan Inisiatif Transparansi Infrastruktur, Christiaan Poortman proyek pertama harus sangat terlihat dan memberikan manfaat secara luas.

"Itu akan membantu menjaga jarak beberapa hal politik. Para donor harus mengetahui atas semua proyek yang berjalan, karena masalah pengadaan di mana pun selalu banyak terjadi korupsi," ujar Poortman.

Kantor Presiden Perancis telah menyatakan donor internasional tidak dapat dilanjutkan sampai para pemimpin Lebanon menyetujui adanya audit bank nasional, yang telah menjadi permintaan utama Dana Moneter Internasional selama berbulan-bulan, tapi ditolak oleh faksi politik.

Selama telekonferensi donor Internasional tersebut tidak dihadiri oleh Presiden Lebanon Michel Aoun.

Sementara itu, lebih dari 30 peserta konferensi internasional tersebut juga menawarkan bantuan untuk penyelidikan yang "kredibel dan independen" atas ledakan pada Selasa lalu (4/8/2020) di Beirut, yang menjadi salah satu tuntutan utama dari massa yang turun ke jalan pada Sabtu dan Minggu ini.

Baca juga: Akankah Presiden Perancis Mengembalikan Kedudukan Kolonial di Lebanon?