Krisis Kepercayaan di Lebanon, Perdana Menteri Tawarkan Ide Pemilihan Dini

BEIRUT, KOMPAS.com - Perdana Menteri Hassan Diab menawarkan adanya pemilihan dini untuk mengatasi krisis kepercayaan warga Lebanon pasca-ledakan dahsyat di ibu kota, Beirut.

Melansir Associated Press pada Minggu (9/8/2020), Diab menyampaikan gagasan itu dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu malam waktu setempat (8/8/2020).

Baca juga: Menteri Informasi Lebanon Mengundurkan Diri Pasca-Ledakan di Beirut dan Unjuk Rasa Warga

Diab mengatakan ide pemilihan dini tersebut, mengharuskan semua partai politik mengesampingkan ketidaksepakatan di antara mereka.

Selain, ia juga menyampaikan kesanggupannya untuk tetap menjabat selama 2 bulan akan memberikan waktu bagi politisi mengerjakan reformasi struktural.

Baca juga: Presiden Lebanon: Investigasi Internasional Terhadap Ledakan di Beirut Buang-buang Waktu

Namun, tawaran itu tidak akan mungkin bisa meredakan amarah warga yang sudah pada puncaknya kecewa dengan sistem pemerintahan yang salah dan korup.

Selain itu, ide Diab juga diperkirakan dapat memicu diskusi panjang tentang UU pemilu di tengah seruan untuk memperkenalkan perubahan terhadap sistem perwakilan berbasis sektarian di negara tersebut, yang telah mengakar lama.

Baca juga: Kawah Hasil Ledakan di Beirut, Lebanon, Sedalam 43 Meter

Setelah demonstrasi diiringi dengan huru-hara yang terjadi, pada Minggu (9/8/2020), Menteri Informasi Lebanon, Manal Abdel Samad mengundurkan diri dari jabatan.

Pengunduran diri menteri informasi itu terjadi menjelang waktu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Prancis, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang bertujuan menyatukan para donor internasional untuk memasok bantuan darurat dan peralatan ke Lebanon, pasca ledakan dahsyat di Beirut.

Baca juga: Demonstrasi Pecah Setelah Ledakan di Beirut, PM Lebanon Janjikan Pemilu Dini

Pada hari itu, duta besar Perancis untuk Lebanon mengatakan negaranya mengambil bagian dalam penyelidikan ledakan di Beirut pada Selasa lalu (4/8/2020).

Bruno Foucher menulis pesan melalui Twitternya bahwa 46 petugas beroperasi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial. Penyelidikan itu dimulai oleh jaksa penuntut Perancis setelah seorang warga negara Perancis, Jean-Marc Bonfils, tewas dalam ledakan itu dan lainnya terluka.

Foucher menerangkan dalam unggahannya, bahwa langkah Perancis itu adalah "jaminan ketidakberpihakan dan kecepatan" dalam penyelidikan ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon.

Baca juga: Akankah Presiden Perancis Mengembalikan Kedudukan Kolonial di Lebanon?