Inggris dan China Ribut Lagi, Kali Ini soal Pelanggaran HAM di Xinjiang

BEIJING, KOMPAS.com - China pada Senin (20/7/2020) membalas komentar Inggris tentang tudingan kasus pelanggaran HAM di Xinjiang.

Inggris melalui Menteri Luar Negerinya menuduh Beijing telah melakukan pelanggaran HAM "kelas berat" terhadap etnis dan agama minoritas di barat laut wilayah Xinjiang.

Para kelompok Hak Asasi Manusia dan para pakar memperkirakan, lebih dari 1 juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya dikurung dalam kamp-kamp khusus.

Baca juga: Karena Virus Corona, Ibu Kota Xinjiang di China Deklarasikan Darurat Perang

China menyebut itu adalah fasilitas pelatihan kerja dan untuk menjauhkan orang-orang tersebut dari ekstremisme.

Akan tetapi Menlu Inggris Dominic Raab pada Minggu (19/7/2020) berkata ke BBC, "Jelas ada pelanggaran HAM berat, mengerikan yang terjadi... itu sangat, sangat meresahkan."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kemudian menganggap komentar itu "tidak lain hanya rumor dan fitnah."

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi untuk Pejabat China yang Langgar Hak Muslim di Xinjiang

"Masalah Xinjiang sama sekali bukan tentang hak asasi manusia, agama, atau kelompok etnis, tetapi tentang memerangi kekerasan, terorisme, dan separatisme," ucapnya pada wartawan dalam jumpa pers pada Senin, sebagaimana dikutip dari AFP.

Raab mengatakan, laporan adanya sterilisasi paksa dan penahanan massal di Xinjiang membutuhkan perhatian dunia, Inggris pun "tidak dapat melihat perilaku seperti itu dan tak dapat mengabaikannya."

Namun Wang membantah tudingan itu, dengan berujar bahwa laporan tentang sterilisasi paksa adalah "omong kosong", dan populasi Uighur disebutnya meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir.

Baca juga: Amankan Kesepakatan Dagang dengan China, Trump Tunda Sanksi ke Xinjiang

Orang-orang Uighur yang diasingkan, bulan ini menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag untuk menyelidiki China atas kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Mereka juga mengajukan sebuah dokumen besar yang menuduh "Negeri Panda" telah melakukan pelanggaran HAM, termasuk mensterilkan perempuan secara paksa.

London dan Beijing terus bersitegang belakangan ini karena sejumlah isu.

Inggris baru saja tunduk pada tekanan intens dari Amerika Serikat (AS), dan memerintahkan pemblokiran Huawei serta jaringan 5G-nya.

Baca juga: Blokir Huawei, Inggris Lirik Fujitsu dan NEC

Menanggapi hal itu, Beijing memperingatkan akan ada balasan.

Kedua pihak juga berselisih mengenai UU Keamanan Nasional kontroversial yang diterapkan China di Hong Kong.

Inggris kemudian menawarkan opsi kewarganegaran "Negeri Ratu Elizabeth" ke beberapa penduduk Hong Kong.

Baca juga: Kecewa Diblokir Inggris, Huawei: Itu Kemunduran bagi Mereka