Uni Eropa, Inggris, Taiwan, Kecewa China Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

HONG KONG, KOMPAS.com - Uni Eropa marah besar setelah China mengesahkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong pada Selasa (20/6/2020).

Sementara itu Inggris dan Jepang menyuarakan keprihatinannya, sebagaimana dilansir dari Reuters.

"Kami menyesalkan keputusan itu," kata Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel dalam konferensi pers.

"UU itu sangat berisiko merusak otonomi tinggi Hong Kong dan berdampak buruk pada independensi peradilan serta supremasi hukum."

Baca juga: Presiden Xi Jinping Tanda Tangani UU Keamanan Nasional Hong Kong

Para pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan, UU ini ditujukan bagi beberapa "pembuat onar" di Hong Kong dan tidak akan berpengaruh ke hak dan kebebasan kota itu, atau kepentingan investor.

Terlepas dari jaminan tersebut, Uni Eropa telah memperingatkan konsekuensi serius atas UU tersebut.

Para aktivis demokrasi, diplomat, dan beberapa pebisnis khawatir akan membahayakan status semi-otonom Hong Kong serta perannya sebagai pusat keuangan global.

"Kami akan berhati-hati dalam menanggapi," ujar Ursula von der Leyen kepala Komisi Eropa, dikutip dari Reuters.

Ia menambahkan, pihaknya sedang mendiskusikan langkah-langkah tanggapan yang mungkin dilakukan dengan "mitra internasional", tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pekan lalu Parlemen Eropa mendesak Komisi Eropa membawa China ke Mahkamah Internasional di Den Haag, badan hukum tertinggi PBB.

Di London, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut undang-undang itu sebagai "langkah berat".

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Serah Terima Hong Kong dari Inggris ke China

"Kami sangat prihatin dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Beijing telah mengesahkan UU Keamanan Nasional," tutur Raab.

Sementara itu di Tokyo, pejabat tinggi pemerintah menyebut pengesahan UU itu "disesalkan", karena merusak kredibilitas "Satu Negara Dua Sistem".

"Kami akan terus bekerja dengan negara-negara yang terlibat untuk menangani masalah ini secara tepat," ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga di konferensi pers yang dikutip Reuters.

Suga menambahkan, Jepang juga akan menjalin komunikasi erat dengan Amerika Serikat dan China, karena hubungan dua poros kekuatan global itu sangat penting untuk keamanan regional dan global.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Disahkan China, Partai Demokrat Hong Kong Bubar