Uni Eropa, Inggris, Taiwan, Kecewa China Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

Sementara itu Inggris dan Jepang menyuarakan keprihatinannya, sebagaimana dilansir dari Reuters.

"Kami menyesalkan keputusan itu," kata Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel dalam konferensi pers.

"UU itu sangat berisiko merusak otonomi tinggi Hong Kong dan berdampak buruk pada independensi peradilan serta supremasi hukum."

Para pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan, UU ini ditujukan bagi beberapa "pembuat onar" di Hong Kong dan tidak akan berpengaruh ke hak dan kebebasan kota itu, atau kepentingan investor.

Terlepas dari jaminan tersebut, Uni Eropa telah memperingatkan konsekuensi serius atas UU tersebut.

Para aktivis demokrasi, diplomat, dan beberapa pebisnis khawatir akan membahayakan status semi-otonom Hong Kong serta perannya sebagai pusat keuangan global.

"Kami akan berhati-hati dalam menanggapi," ujar Ursula von der Leyen kepala Komisi Eropa, dikutip dari Reuters.

Ia menambahkan, pihaknya sedang mendiskusikan langkah-langkah tanggapan yang mungkin dilakukan dengan "mitra internasional", tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pekan lalu Parlemen Eropa mendesak Komisi Eropa membawa China ke Mahkamah Internasional di Den Haag, badan hukum tertinggi PBB.

Di London, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut undang-undang itu sebagai "langkah berat".

"Kami sangat prihatin dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Beijing telah mengesahkan UU Keamanan Nasional," tutur Raab.

Sementara itu di Tokyo, pejabat tinggi pemerintah menyebut pengesahan UU itu "disesalkan", karena merusak kredibilitas "Satu Negara Dua Sistem".

"Kami akan terus bekerja dengan negara-negara yang terlibat untuk menangani masalah ini secara tepat," ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga di konferensi pers yang dikutip Reuters.

Suga menambahkan, Jepang juga akan menjalin komunikasi erat dengan Amerika Serikat dan China, karena hubungan dua poros kekuatan global itu sangat penting untuk keamanan regional dan global.

Taiwan tawarkan bantuan

Kabinet Taiwan dalam sebuah pernyataan mengatakan, UU baru itu akan sangat berdampak pada kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Oleh karenanya, Taiwan akan terus menawarkan bantuan ke orang-orang Hong Kong.

"Pemerintah mengecam keras dan menegaskan kembali dukungannya kepada rakyat Hong Kong ketika mereka mengusahakan demokrasi dan kebebasan," kata juru bicara kabinet Evian Ting.

"Langkah ini sangat berdampak pada kebebasan, hak asasi manusia, dan stabilitas masyarakat Hong Kong."

Tahun lalu demonstrasi pro-demokrasi menarik banyak simpati di Taiwan. Mereka menyambut orang-orang Hong Kong yang pindah ke sana.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, dia "sangat kecewa" dengan yang dilakukan China.

"Kami berharap rakyat Hong Kong terus mematuhi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang mereka hargai," kata Tsai kepada wartawan.

Sementara itu Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mendesak masyarakat internasional menghormati hak China untuk menjaga keamanan.

Dalam sebuah video kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Lam mengatakan kota berpenduduk 7,5 juta itu "trauma dengan meningkatnya kekerasan yang dipicu kekuatan eksternal."

"Tidak ada pemerintah pusat yang bisa menutup mata terhadap ancaman-ancaman seperti itu terhadap kedaulatan dan keamanan nasional, serta risiko subversi kekuasaan negara," ungkapnya.