HONG KONG, KOMPAS.com - Sebelum Hong Kong dikembalikan kepada daratan utama China, Simon Ng (52) mengurus paspor Inggrisnya, dokumen yang tak pernah terpikir akan dia butuhkan. Dia kini mempertimbangkan untuk pindah ke Inggris menggunakan paspor itu.
Rencana China menerapkan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong sebagai respons terhadap protes demokrasi telah membuat Simon mempertimbangkan rencananya untuk pergi.
Itu adalah rencana pertama kali dalam hidupnya yang dia renungkan sejak Inggris mengembalikan Hong Kong pada 1997.
"Sebelumnya, seperti beberapa rekan sejawat saya, saya pikir China akan melakukan reformasi namun ternyata (itu) tinggal harapan," ujar Simon yang bekerja sebagai asisten profesor kepada media Perancis AFP.
Baca juga: China Disebut Khianati Hong Kong Lewat UU Keamanan Nasional
"Namun kini, adalah benar-benar momen yang buruk, dan masa depan tampaknya akan semakin buruk."
Status kewarganegaraan Inggris merupakan produk ketakutan serupa di masa lampau, masa sebelum peralihan Hong Kong pada daratan utama China pada 1997.
Banyak warga Hong Kong khawatir dengan aturan komunis pemerintahan China bagi kebebasan kota itu dan sistem kapitalis yang berkembang pesat.
Untuk itu, Inggris menawarkan kepada siapa pun warga Hong Kong yang lahir sebelum 1997 untuk mengajukan paspor Inggris.
Baca juga: Trump Akan Cabut Hak Istimewa Hong Kong dan Jatuhkan Sanksi
Meski begitu, dokumen itu punya aturan batasan. Warga Hong Kong punya akses ke layanan konsuler Inggris di luar negeri dan diizinkan melakukan perjalanan ke Inggris sampai enam bulan sekaligus namun tidak punya izin untuk menetap atau bekerja di sana.
Dokumen itu merupakan semacam tanggung jawab Inggris terhadap orang-orang yang dulunya pernah menjadi 'rakyatnya' (jajahan).
Kini kegunaan dokumen itu bisa berubah setelah China pada bulan lalu meluncurkan rencana penerapan Undang-undang yang melarang tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme dan campur tangan asing.
Baca juga: Sah! Undang Undang Keamanan Baru untuk Hong Kong Diresmikan Parlemen China
Menuju kewarganegaraan Inggris
Beijing mengatakan Undang-undang diperlukan untuk mengatasi terorisme, separatisme dan mengembalikan kepercayaan pada Hong Kong yang telah diguncang satu tahun penuh kerusuhan.
Namun, para kritikus khawatir UU akan membawa penindasan politik gaya daratan utama China ke pusat bisnis Hong Kong yang semestinya menjamin kebebasan dan otonomi selama 50 tahun setelah penyerahannya.
Sementara Inggris memandang UU itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan saat penyerahan Hong Kong kepada China.