AS dan Sekutunya Kecam Penerapan UU Keamanan China di Hong Kong

Kompas.com - 29/05/2020, 11:50 WIB
Presiden Xi Jinping bertepuk tangan setelah UU disahkan. AFPPresiden Xi Jinping bertepuk tangan setelah UU disahkan.

KOMPAS.com - AS, Inggris, Australia dan Kanada mengecam Undang Undang Keamanan baru China di Hong Kong, negara yang mereka katakan telah "berkembang sebagai benteng kebebasan".

Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu mengatakan komunitas internasional memiliki "kepentingan yang signifikan dan telah lama ada" terkait kemakmuran dan stabilitas Hong Kong.

Langkah China untuk memberlakukan Undang Undang baru selama pandemi global berisiko merusak kepercayaan pada pemerintah dan kerjasama internasional, kata negara-negara itu.

China menolak kritik asing.

UU yang disetujui oleh parlemen China pada Kamis, telah memicu gelombang baru protes anti-China di Hong Kong.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan perkembangan yang terjadi di Hong Kong memperlihatkan negara itu tidak memiliki "otonomi" dari daratan China.

Inggris pada Kamis mengatakan hak visa untuk 300.000 pemegang paspor kewarganegaraan yang tinggal di luar negeri, yakni di Hong Kong, akan diperluas "menjadi kewarganegaraan Inggris" jika China tidak menangguhkan rencana UU keamanannya.

Baca juga: Es Krim Rasa Gas Air Mata di Hong Kong

Apa perkembangan terakhir?

Parlemen China telah menyetujui RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang akan menghukum siapapun yang menentang otoritas Beijing di wilayah tersebut.

AS dan negara sekutunya mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa penerapan UU itu, yang dilakukan oleh Beijing secara langsung bukannya melalui lembaga-lembaga di Hong Kong, akan "membatasi kebebasan rakyat Hong Kong" dan "secara dramatis mengikis otonomi Hong Kong dan sistem yang membuatnya sangat makmur", kata pernyataan itu.

Hal itu disebut juga akan bertentangan dengan kewajiban internasional China yang dimuat dalam dalam deklarasi Sino-Inggris, yang mengatur pengembalian Hong Kong ke China, dan itu merusak prinsip "satu negara, dua sistem" dan "meningkatkan potensi persekusi di Hong Kong karena kejahatan politik ".

Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

35 Hari Berlayar, 57 Pelaut Secara Misterius Terinfeksi Covid-19

35 Hari Berlayar, 57 Pelaut Secara Misterius Terinfeksi Covid-19

Global
AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

Global
WHO: Banyak Negara Menuju 'Arah yang Salah' Tangani Covid-19

WHO: Banyak Negara Menuju "Arah yang Salah" Tangani Covid-19

Global
Siap Luncurkan Pesawat ke Mars, Uni Emirat Arab Akan Cetak Sejarah

Siap Luncurkan Pesawat ke Mars, Uni Emirat Arab Akan Cetak Sejarah

Global
Bosan Hidup di Karantina, Jair Bolsonaro Ingin Tes Covid-19 Lagi

Bosan Hidup di Karantina, Jair Bolsonaro Ingin Tes Covid-19 Lagi

Global
Pekerja Indonesia Tak Sadarkan Diri di Arab Saudi, Diduga Disiksa

Pekerja Indonesia Tak Sadarkan Diri di Arab Saudi, Diduga Disiksa

Global
Terungkap, Bus Terjun ke Waduk dan Bunuh 21 Orang karena Si Sopir Balas Dendam

Terungkap, Bus Terjun ke Waduk dan Bunuh 21 Orang karena Si Sopir Balas Dendam

Global
Janji Kampanye Joe Biden: Reformasi Imigrasi Jadi Agenda Utama

Janji Kampanye Joe Biden: Reformasi Imigrasi Jadi Agenda Utama

Global
Kasus Covid-19 Dunia Capai 1 Juta dalam 5 Hari, Ini Peringatan WHO

Kasus Covid-19 Dunia Capai 1 Juta dalam 5 Hari, Ini Peringatan WHO

Global
Pejabat Gedung Putih Sebut Joe Biden Calon Anggota Partai Komunis China

Pejabat Gedung Putih Sebut Joe Biden Calon Anggota Partai Komunis China

Global
Selama Jadi Presiden AS, Trump Membuat 20.000 Klaim Palsu dan Menyesatkan

Selama Jadi Presiden AS, Trump Membuat 20.000 Klaim Palsu dan Menyesatkan

Global
Wakil Presiden Pantai Gading Mengundurkan Diri Setelah PM Meninggal

Wakil Presiden Pantai Gading Mengundurkan Diri Setelah PM Meninggal

Global
Rusia Sebut Perubahan Hagia Sophia Jadi Masjid Masalah Internal Turki, tapi...

Rusia Sebut Perubahan Hagia Sophia Jadi Masjid Masalah Internal Turki, tapi...

Global
[POPULER GLOBAL] Ancaman Yunani ke Turki soal Hagia Sophia | 71 Orang Tertular Covid-19 dari 1 Wanita

[POPULER GLOBAL] Ancaman Yunani ke Turki soal Hagia Sophia | 71 Orang Tertular Covid-19 dari 1 Wanita

Global
Warga Yahudi di Inggris Menolak Keras Aneksasi Israel atas Tepi Barat

Warga Yahudi di Inggris Menolak Keras Aneksasi Israel atas Tepi Barat

Global
komentar
Close Ads X