AS dan Sekutunya Kecam Penerapan UU Keamanan China di Hong Kong

Kompas.com - 29/05/2020, 11:50 WIB
Presiden Xi Jinping bertepuk tangan setelah UU disahkan. AFPPresiden Xi Jinping bertepuk tangan setelah UU disahkan.

KOMPAS.com - AS, Inggris, Australia dan Kanada mengecam Undang Undang Keamanan baru China di Hong Kong, negara yang mereka katakan telah "berkembang sebagai benteng kebebasan".

Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu mengatakan komunitas internasional memiliki "kepentingan yang signifikan dan telah lama ada" terkait kemakmuran dan stabilitas Hong Kong.

Langkah China untuk memberlakukan Undang Undang baru selama pandemi global berisiko merusak kepercayaan pada pemerintah dan kerjasama internasional, kata negara-negara itu.

China menolak kritik asing.

UU yang disetujui oleh parlemen China pada Kamis, telah memicu gelombang baru protes anti-China di Hong Kong.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan perkembangan yang terjadi di Hong Kong memperlihatkan negara itu tidak memiliki "otonomi" dari daratan China.

Inggris pada Kamis mengatakan hak visa untuk 300.000 pemegang paspor kewarganegaraan yang tinggal di luar negeri, yakni di Hong Kong, akan diperluas "menjadi kewarganegaraan Inggris" jika China tidak menangguhkan rencana UU keamanannya.

Baca juga: Es Krim Rasa Gas Air Mata di Hong Kong

Apa perkembangan terakhir?

Parlemen China telah menyetujui RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang akan menghukum siapapun yang menentang otoritas Beijing di wilayah tersebut.

AS dan negara sekutunya mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa penerapan UU itu, yang dilakukan oleh Beijing secara langsung bukannya melalui lembaga-lembaga di Hong Kong, akan "membatasi kebebasan rakyat Hong Kong" dan "secara dramatis mengikis otonomi Hong Kong dan sistem yang membuatnya sangat makmur", kata pernyataan itu.

Hal itu disebut juga akan bertentangan dengan kewajiban internasional China yang dimuat dalam dalam deklarasi Sino-Inggris, yang mengatur pengembalian Hong Kong ke China, dan itu merusak prinsip "satu negara, dua sistem" dan "meningkatkan potensi persekusi di Hong Kong karena kejahatan politik ".

Halaman:

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X