Pria Australia Dilarang Tinggalkan Israel Hingga Tahun 9999, Ini Alasannya

TEL AVIV, KOMPAS.com – Seorang warga Australia mengaku dilarang meninggalkan Israel dengan alasan apa pun hingga 31 Desember tahun 9999.

Pria bernama Noam Huppert tersebut mengatakan, dia dilarang pergi dari Israel kecuali membayar tunjangan sebesar 2,4 juta dollar AS (Rp 34 miliar) untuk tunjangan akan-anaknya kepada mantan istrinya.

Huppert mengaku kepada News.com.au bahwa dia telah di-lockdown di Israel sejak 2013.

Dia juga menuturkan bahwa ada banyak pria asing di sana yang mengalami situasi yang mirip dengannya sebagaimana dilansir RT, Selasa (28/12/2021).

Huppert tiba di Israel pada 2012 untuk berhubungan kembali dengan dua anaknya yang merupakan hasil perkawinannya dengan mantan istrinya.

Kala itu, masing-masing dari anaknya berusia tiga bulan dan lima tahun.

Namun, mantan istri Huppert mengadu ke pengadilan agama setempat, yang menangani masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan tunjangan anak.

Setelah itu, pengadilan agama tersebut melarang Huppert keluar Israel atas utang masa depan yang harus dibayarkan untuk anak-anaknya.

Menurut hukum Israel, dalam kasus perceraian, seorang ayah harus memberikan sekitar 1.600 dollar AS (Rp 22 juta) untuk setiap anaknya sampai mereka berusia 18 tahun.

Huppert menuturkan, beberapa pria Australia juga mengalami nasib yang sama dengan dirinya karena menikah dengan wanita Israel lalu bercerai.

Seorang jurnalis independen Inggris, Marianne Azizi, menuturkan bahwa mungkin ada ratusan warga negara Australia di Israel yang dilarang meninggalkan daerah itu.

Salah satu negara yang memberi tahu warganya tentang aturan di Israel tersebut adalah Amerika Serikat (AS).

Kementerian Luar Negeri AS memberi tahu warganya bahwa pengadilan Israel memiliki wewenang melarang individu tertentu meninggalkan Israel sampai utang atau klaim hukum lainnya terhadap mereka diselesaikan.

Namun, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak memperingatkan warganya mengenai hal-hal seperti itu di situs web SmartTraveller.

Ketika News.com.au mencoba menangani DFAT tentang masalah ini, kementerian tersebut menolak berkomentar.