Massa Pro-demokrasi Sudan Gelar Pembangkangan Sipil Berskala Besar, Tolak Kudeta Militer

KHARTOUM, KOMPAS.com – Para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Sudan bakal menggelar aksi pembangkangan sipil berskala besar selama dua hari untuk melawan kudeta militer.

Kelompok serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil bahkan meminta para pengunjuk rasa membuat barikade mulai Sabtu (6/11/2021) malam waktu setempat.

Mereka juga meminta massa menggelar aksi protes menentang perebutan kekuasaan oleh militer pada Oktober sebagaimana dilansir AFP.

"Tidak ada negosiasi, tidak ada persekutuan, tidak ada legitimasi," kata kelompok-kelompok tersebut di Twitter.

Mereka menyerukan pembangkangan sipil berskala penuh pada Minggu (7/11/2021) dan Senin (8/11/2021).

Pada 25 Oktober, Panglima Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintah dan Dewan Kedaulatan yang berkuasa.

Burhan juga mengumumkan keadaan darurat dan menahan para pemimpin sipil Sudan, termasuk Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan anggota pemerintahannya.

Hamdok kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah dan militer berjanji untuk membebaskan empat anggota sipil dari pemerintahannya.

Kudeta tersebut direspons kecaman oleh komunitas internasional. Kekuatan dunia menuntut militer mengembalikan kekuasaan kepada sipil.

Pada Jumat (5/11/2021), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB turut mengecam kudeta militer di Sudan.

Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet bahkan menyebut situasi di Sudan sangat memprihatinkan.

Setidaknya 14 demonstran tewas dan 300 terluka dalam protes anti-kudeta di Sudan menurut Komite Pusat Dokter Sudan.

Di sisi lain, upaya mediasi berulang untuk menyelesaikan politik antara militer dan pemimpin sipil Sudan menemui kebuntuan.

Delegasi tingkat tinggi dari Liga Arab dijadwalkan tiba di Sudan pada Sabtu untuk ikut mengupayakan penyelesaian konflik di sana.

“Delegasi itu akan bertemu dengan sejumlah pemimpin politik Sudan dengan tujuan mendukung upaya melewati krisis politik saat ini,” kata Liga Arab.

Selain itu, perwakilan dari pemerintah Israel juga telah berupaya untuk menyelesaikan krisis di Sudan, menurut laporan media Israel.

Tahun lalu, Sudan setuju menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel di bawah Kesepakatan Abraham.