Ismail Sabri Yaakob Resmi Jadi PM Malaysia, Ini Tantangan yang Menantinya

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia yang baru, Ismail Sabri Yaakob, menghadapi tugas yang berat untuk menyatukan masyarakat yang terpolarisasi.

Ismail juga diharapkan dapat menghidupkan kembali perekonomian Malaysia yang babak belur di tengah pandemi yang memburuk.

Pada Jumat (20/8/2021), Raja Malaysia Sultan Abdullah menunjuk Ismail Sabri dari partai UMNO sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia. Dia dilantik pada Sabtu (21/8/2021).

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut sah menjadi pengganti Muhyiddin Yassin yang mundur pada Senin (16/8/2021).

Dengan diangkatnya Ismail Sabri, maka partai UMNO naik lagi ke tampuk kekuasaan Malaysia.

UMNO adalah kunci utama koalisi yang memerintah selama enam dekade hingga kehilangan kekuasaan pada 2018, akibat skandal korupsi 1MDB triliunan rupiah.

Dipilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri baru Malaysia juga berarti UMNO merebut kembali jabatan tertinggi negara itu tanpa pemilihan umum.

Pemimpin baru, muka lama

Pakar Asia Tenggara dari Universitas Nottingham di Malaysia Bridget Welsh mengatakan, Malaysia memiliki pemimpin pemerintahan yang baru, namun dengan politik dan pemain lama.

“Ini kembali ke masa lalu: UMNO sekarang berada di kursi perdana menteri, kembali berkuasa melalui tawar-menawar elite meskipun dikeluarkan karena skandal korupsi pada 2018,” kata Welsh.

Ismail Sabri naik ke kursi kekuasaan di kala “Negeri Jiran” menghadapi kemarahan rakyat atas kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak konsisten.

Rakyat Malaysia juga menganggap pemerintahan sebelumnya gagal dalam menangani pandemi.

Malaysia merupakan salah satu negara dengan tingkat infeksi dan kematian per kapita tertinggi di dunia, meski negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan pembatasan.

Infeksi Covid-19 harian meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Juni hingga mencapai rekor 23.564 kasus pada Jumat (20/8/2021).

Dengan demikian, Malaysia mencatatkan lebih dari 1,5 juta kasus Covid-19 sejak pandemi dimulai sebagaimana dilansir Associated Press.

Bank sentral merevisi perkiraan pertumbuhan tahun ini menjadi antara 3 persen hingga 4 persen karena pembatasan.

“Dia adalah perdana menteri yang beruntung di saat yang tidak beruntung, tanpa legitimasi dan dukungan yang kuat baik di dalam dan luar negeri,” tutur Welsh.

“Dia termasuk perdana menteri paling tidak populer pada waktu terburuk dalam sejarah Malaysia,” imbuh Welsh.

Di sisi lain, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim mendesak kelompok oposisi menerima keputusan Sultan Abdullah yang menunjuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Pemimpin aliansi politik Pakatan Harapan, yang merupakan oposisi, tersebut juga berseru agar anggota dan pendukung koalisinya bekerja keras menyambut pemilu mendatang.

Anwar, mengatakan oposisi telah mengakui bahwa keputusan tersebut sesuai dengan konstitusi serta sesuai konsep demokrasi parlementer dan monarki konstitusional di Malaysia.

“Bagi Oposisi, inilah tantangan kita untuk bekerja lebih keras menghadapi pemilu ke-15 (GE15),” kata Anwar sebagaimana dilansir Malay Mail, Sabtu (21/8/2021).

Terpolarisasi

Profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia Ahmad Fauzi Abdul Hamid menuturkan bahwa tantangan utama Ismail adalah mewujudkan persatuan nasional dalam masyarakat yang sangat terpolarisasi.

“Anda dapat membayangkan perasaan hampir setengah dari penduduk Malaysia yang memilih menentang UMNO dalam pemilihan 2018, hanya untuk melihat seorang politikus UMNO kembali memimpin negara tiga tahun kemudian,” ujar Ahmad.

Dia menambahkan, Ismail Sabri harus lebih berdamai dengan cara membawa beberapa anggota oposisi berperan dalam pembuatan kebijakan yang substantif.

Semua mata akan tertuju pada Ismail Sabri saat menyusun kabinetnya.

Sebelumnya, Muhyiddin sempat dikecam karena dia berusaha memberi penghargaan kepada sekutu dengan jabatan di jajaran kabinetnya.

Sedangkan Welsh berujar, ujian Ismail Sabri adalah apakah dia dapat menghindari kesalahan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya dan mengatasi masalah pemerintahan yang serius.

“Perekonomian dalam kondisi buruk, dilemahkan oleh salah urus pemerintah sebelumnya. Dia harus memiliki tim yang kompeten dan bergerak melampaui paradigma rasial sempit yang telah dikenalnya,” tambah Welsh.