Kegagalan Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah dan Perguruan Tinggi Indonesia

Kompetensi instruktur bahasa Inggris

Dr. Li. Nurdiana, S.Psi., M.Hum., dosen tetap Program Studi Magister Linguistik Terapan Universitas Al Azhar Indonesia, berpendapat bahwa masih cukup banyak ditemukan pengajar bahasa Inggris yang kemampuan bahasa Inggrisnya sebenarnya masih belum mumpuni untuk menjadi pengajar.

Hal ini diketahui dari hasil observasi Dr. Li. Nurdiana, S.Psi, M.Hum saat mengadakan semiloka dan pelatihan terhadap guru-guru bahasa Inggris yang mengajar di sekolah.

"Sejatinya, guru merupakan sumber language input saat mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Pembelajar yang menjadi siswa guru-guru tersebut mendengar dan boleh jadi merekam bahasa yang digunakan oleh guru. Jika yang diingat adalah penggunaan diksi dan tata bahasa yang kurang tepat, maka hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa," kata Dr. Li. Nurdiana.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, sempat menyampaikan rencana dari kementeriannya tahun lalu untuk menanggapi keprihatinan terhadap kompetensi pengajar bahasa Inggris di Indonesia.

Menurut Nadiem, kementeriannya sedang menggagas program peningkatan kemampuan berbahasa Inggris para guru bahasa Inggris di Indonesia dengan menghadirkan penutur asli (native speakers) atau orang yang kemampuannya mendekati (semi-native speakers) untuk memberikan pelatihan.

Pertanyaan yang muncul dari program yang sedang dipertimbangkan Kemendikbudristek itu sekarang adalah, apakah benar bahwa lemahnya kecakapan berbahasa Inggris orang Indonesia hanya karena rendahnya kecakapan berbahasa Inggris guru bahasa Inggris.

Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah, apakah kompetensi guru bahasa Inggris di Indonesia akan secara efektif meningkat apabila mendapatkan pelatihan dari instruktur native speakers atau semi-native speakers.

Hal yang pasti adalah pemerintah tidak dapat secara parsial melihat permasalahan ini tanpa melibatkan para akademisi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bahasa Inggris dan fungsionaris organisasi profesi pendidikan bahasa Inggris di tingkat nasional seperti The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN) untuk mengatasi permasalahan yang ada secara komprehensif.

Keseriusan pemerintah juga harus terlihat dalam kebijakannya yang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kecakapan bahasa Inggris, baik ke kalangan pelajar maupun pengajar.

Keseriusan ini sempat dipertanyakan setelah muncul ketentuan pasal 81 RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

RUU Sisdiknas ini ternyata tidak memasukkan bahasa Inggris sebagai muatan wajib.
TEFLIN memprotes kebijakan tersebut karena berpotensi kepada hilangnya acuan resmi untuk memunculkan mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dalam struktur kurikulum.

Menurut TEFLIN, potensi hilangnya bahasa Inggris dan bahasa asing lain dari kurikulum dapat berdampak kepada ketertinggalan generasi bangsa dalam berkompetisi di kancah internasional.

Pemerintahan baru Indonesia yang akan terbentuk dalam tahun ini harus mengkaji ulang kebijakan yang justru berpotensi melemahkan kemampuan bangsa untuk mengembangkan diri dalam pemerolehan kecakapan bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya.

Keseriusan pemerintah dalam penyusunan kebijakannya merupakan bagian cerminan kesiapan bangsa ini membekali generasinya dengan kecakapan bahasa Inggris untuk menyambut Indonesia Emas 2045, yaitu saat Indonesia diharapkan menjadi negara maju yang siap menghadapi tantangan kompetisi global.