Guru Besar UIN Jakarta: Kementerian Kebudayaan Ciptakan Ruang Penguatan Identitas Nasional

Sementara berbicara mengenai sosok yang tepat memimpin Kementerian Kebudayaan, Prof. Oman menegaskan diperlukannya pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang lanskap kebudayaan global sangat diperlukan.

“Secara umum, yang bisa mengelola Kementerian Kebudayaan adalah yang secara konstitusional memahami betul pentingnya kebudayaan dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional," jelasnya.

"Kemudian ia juga harus paham betul modal secara sosiokultural kebudayaan kita yang amat sangat luas," tambah Prof. Oman.

Dia menekankan pemimpin yang dipilih harus mampu memahami kompleksitas kebudayaan Indonesia dan memiliki visi yang jelas dalam mengelola dan memajukan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

“Jangan sampai pemimpinnya nanti hanya menggeluti satu aspek dari kebudayaan sehingga tidak mampu menaungi kebudayaan lain seperti tradisi lisan, ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, serta olahraga tradisional," jelasnya.

"Jadi saya kira mereka yang memahami lanskap kebudayaan secara global ini yang harus diberi kepercayaan untuk memimpin,” tambahnya.

Salah satu figur yang sempat diwacanakan adalah Hilmar Farid, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Prestasi selama sembilan tahun masa jabatannya menunjukkan komitmen dan dedikasi kuat terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Baca juga: Indonesia Fashion Week 2024 Digelar, Angkat Budaya Khas Betawi

Salah satu pencapaian utama Hilmar adalah repatriasi artifak-artifak penting dari Belanda. Melalui upayanya, berbagai koleksi seni dan pusaka berharga Indonesia berhasil dikembalikan ke tanah air, seperti koleksi seni Bali Pita Maha, Patung Singasari, pusaka kerajaan Lombok, dan keris Puputan Klungkung.

Selain itu, kepemimpinan Hilmar juga turut mendorong penetapan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sebuah langkah penting yang menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung perkembangan kebudayaan.