Muhammadiyah Kritik 2 Kebijakan di Kemendikbud Ristek

KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Alpha Amirrachman mengkritik dua kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Pertama, soal kebijakan Kurikulum Merdeka. Kedua, soal program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Berkat Kurikulum Merdeka, Siswa, Guru, dan Orangtua Jadi Senang

Kedua hal ini, kata dia, menurutnya perlu menjadi perhatian Kemendikbud Ristek jika ingin optimal dalam mengakselerasi pertumbuhan sumber daya manusia (SDM).

Terkait kebijakan Kurikulum Merdeka, Alpha menyebut kebijakan ini tidak efektif.

"Karena, selain memberikan penekanan berlebihan pada project-based learning yang membebani guru dan siswa, pelaksanaan setiap pembelajaran juga memerlukan pembiayaan ekstra," ujar dia dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (21/7/2023).

Sedangkan terkait PPPK, Alpha menyebut jika kebijakan ini kontraproduktif dengan tujuannya.

Sebab, alih-alih mensejahterahkan guru honorer, banyak guru yang ikut PPPK malah bernasib tidak jelas.

Bahkan, Muhammadiyah dan NU disebut kehilangan 43 ribu guru akibat program PPPK.

Karenanya, Alpha mendesak Kemendikbud Ristek untuk mengembalikan guru-guru dari sekolah swasta yang lulus program PPPK kembali mengajar di sekolah swasta asalnya.

Baca juga: Kisah Indah, Anak Buruh Diterima di UGM dengan Beasiswa 100 Persen

Menurut Alpha, hal ini sangat dimungkinkan karena sejalan dengan UU ASN Nomor 5/2014 pasal 1 (2) yang memungkinkan pemerintah menempatkan ASN di lembaga non-pemerintah.

Dia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan dasar tidak bisa dilepaskan dengan tata kelola guru dan kasus mal policy PPPK ini.

"Di tengah kisruh banyaknya guru-guru PPPK yang tidak mendapatkan formasi, saya kira ini bisa membantu memecahkan sebagian permasalahan ini," tegas dia.

Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) Jopia J. A. Rory juga mengeluhkan permasalahan serupa terkait permasalahan PPPK ini.

Baca juga: Lulus Masuk Universitas Brawijaya, Rafi Penuhi Janji Jalan Kaki 10 Km

"Banyak guru-guru kami pindah ke sekolah negeri, dan ini mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah kami," ujar dia.