Kebijakan Merdeka Belajar Minim Peroleh Dukungan Pemda

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai pemerintah daerah (Pemda) tidak mendukung program Sekolah Penggerak.

Asal tahu saja, Program Guru Penggerak (PGP) merupakan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-7 dari Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Soal Isu Badai Dahsyat, Kepala BRIN Angkat Suara

Presidium FSGI, Fahmi Hatib menyatakan, PGP yang diniatkan sebagai program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.

Secara konsep, kata dia, program ini sangat baik dan jika berhasil dipercaya dapat menjadi program yang akan berdampak besar pada pendidikan di Indonesia.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan proses seleksi dan pelatihan yang lama bagi Calon Guru Penggerak (CGP) bukannya menjamin perubahan paradigma pembelajaran pada CGP, tetapi justru telah menyita waktu dan tenaga para CGP.

"Bahkan banyak tugas-tugas pokok guru yang mereka abaikan hanya untuk mengejar status lulus," kata Fahmi Hatib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).

Kebijakan Kemendikbud Ristek pada program guru penggerak, sebut dia, sebagian besar energi Merdeka Belajar dikerahkan kepada guru penggerak.

"Iming-iming calon kepala sekolah, bahkan perubahan nama kantor menjadi serba guru penggerak hanya akan berdampak pada kuantitas yang belum tentu berkelanjutan," ucap pria yang juga jadi Kepala Sekolah di Kabupaten Bima.

Padahal logikanya, pola pembelajaran daring melalui LMS dengan sesekali pertemuan luring tidak sepenuhnya mengubah pola pikir dan pola tindak CGP.

Baca juga: 11 Kampus Punya Jurusan Ilmu Komunikasi dengan Nilai Akreditasi Unggul

"Apalagi kriteria lulus yang lebih bersifat administratif belaka hanya mengejar kuantitas dan sangat jauh dari cita-cita perubahan paradigma pembelajaran yang berkualitas," ucap Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.

Sebelumnya, Sekjen FSGI Heru Purnomo mencatat kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim adalah kebijakan Merdeka Belajar yang berjilid-jilid.

FSGI menyaksikan di lapangan kebijakan yang sebenarnya bagus secara konsep, tapi tidak berhasil membumi.

Dengan begitu, menimbulkan potensi Pendidikan Indonesia tengah berada pada fase konflik.

Baca juga: 18 Perguruan Tinggi Punya Jurusan Ilmu Hukum dengan Akreditasi Unggul

"Cerita Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seakan menuju akhir episode yang menghawatirkan. Gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api," ucap Heru Purnomo.