FSGI: Kebijakan Merdeka Belajar Jauh dari Harapan dan Tidak Membumi

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim adalah kebijakan Merdeka Belajar yang berjilid-jilid.

FSGI menyaksikan di lapangan kebijakan yang sebenarnya bagus secara konsep, tapi nyatanya program Merdeka Belajar tidak berhasil membumi.

Baca juga: Unesa Peroleh Rekomendasi Dirikan Fakultas Kedokteran

Dengan begitu, menimbulkan potensi Pendidikan Indonesia tengah berada pada fase konflik.

"Cerita Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seakan menuju akhir episode yang menghawatirkan. Gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api," ucap Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keteragan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).

Heru menambahkan, sebenarnya Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbud Ristek ini memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yaitu:

• Infrastruktur dan teknologi.
• Kebijakan.
• Prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya.
• Kurikulum pedagogis dan penilaian (asesmen).

"Namun, tampaknya di level pemahaman kebijakan ini saja, masih jauh dari harapan," ucap dia.

Wakil Sekjen FSGI, Mansur menjelaskan, sejak konflik merek Merdeka Belajar, FSGI selaku organisasi profesi guru telah memberikan kritik dan rekomendasinya.

Namun, kebijakan ini terus ditayangkan, bahkan kini telah mencapai 22 Episode.

"Apakah benar semuanya telah menuju kearah transformasi Pendidikan Indonesia? apakah setiap episodenya berjalan berkesinambungan, apakah dapat terlihat masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas atau justru terbaca tujuan spekulatif yang tidak berkelanjutan?" tanya Mansur.

Baca juga: Soal Isu Badai Dahsyat, Kepala BRIN Angkat Suara

Dia menyebut, terobosan Merdeka Belajar episode ke-1 dengan empat bidang sasaran, yaitu mengganti UN menjadi Asesmen Nasional, bahkan membatalkan UN 2020, menghapus USBN yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, menyederhanakan RPP menjadi 1 lembar, dan menyesuaikan kuota jalur prestasi maupun zonasi, memang memberi angin segar pendidikan Indonesia pada saat itu.