Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Cuitan "Awardee" LPDP Tak Mau Pulang, Ketua Komisi X DPR Beri Usulan Ini

Kompas.com - 03/08/2022, 17:54 WIB
Albertus Adit

Penulis

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu viral cuitan di media sosial yang menyebut penerima beasiswa (awardee) LPDP di Inggris tidak mau pulang ke Tanah Air.

Bahkan 'awardee' Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu lebih memilih untuk bekerja di luar negeri agar terhindar dari pajak.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para 'awardee' harus memiliki komitmen moral dan komitmen pengabdian yang kuat. Tentu karena pendidikan yang mereka jalani dibiayai oleh negara.

Baca juga: Komisi X DPR: Kemendikbud Harus Cermat Susun Materi Buku Sekolah

"Jangan luntur gara-gara, misalnya setelah mereka ke sana, punya opportunity yang lebih," ujarnya seperti dikutip dari laman DPR RI, Selasa (2/8/2022).

"Menurut saya harus tetap diutamakan dulu pengabdiannya terhadap pemerintah atau negara," imbuh Huda.

Harus ditagih janji komitmen awardee

Tidak hanya itu saja, dirinya juga menagih janji dan komitmen para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.

Pasalnya, calon peserta lain yang gagal mungkin saja memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi saat mendapatkan beasiswa itu.

"Kita tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP. Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi," terangnya.

Baca juga: Komisi X DPR: Imbas Penerimaan PPPK, Sekolah Swasta Krisis Guru

Harus ada terobosan

Untuk itu, Huda mengusulkan agar ada semacam terobosan bagi para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.

Sebab, terobosan tersebut dinilai penting untuk dilakukan pemerintah. Terlebih, persoalan LPDP yang ogah pulang sudah berlangsung sejak lama.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kemungkinan akan adanya perubahan skema sehingga lulusan LPDP dapat tetap bekerja untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri.

"Pertanyaannya, mungkin enggak sih secara struktur pemerintah bikin modifikasi terkait dengan kemungkinan mereka betul-betul jadi duta di sana, tapi tetap bekerja di pemerintah Indonesia? Kita tidak tahu skemanya seperti apa," usul Huda.

Tentunya, usulan itu bisa menjadi solusi bagi para lulusan peraih beasiswa LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri, dengan catatan mereka harus tetap mengabdi kepada Indonesia.

"Saya kira perlu juga dipertimbangkan ada semacam itu. Mungkin badannya bisa di KBRI atau apa," tutur dia.

Baca juga: Sekolah Peninggalan Belanda Masih Kokoh, Komisi X DPR: Sarpras Kini?

"Atau semacam divisi khusus yang kira-kira dia bisa menampung teman-teman yang di luar negeri, tapi karyanya tetap jadi bagian dari pengabdian terhadap negara," tandas Huda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui LPAI, Menparekraf Bicara soal Dampak Buruk Game Online dan Nasib Anak Bangsa

Temui LPAI, Menparekraf Bicara soal Dampak Buruk Game Online dan Nasib Anak Bangsa

Edu
15 SMA Swasta Terbaik di Jogja, Nomor 1 Sekolah Khusus Laki-laki

15 SMA Swasta Terbaik di Jogja, Nomor 1 Sekolah Khusus Laki-laki

Edu
Mendikbud Minta PTN Kembalikan Kelebihan Bayar UKT Mahasiswa

Mendikbud Minta PTN Kembalikan Kelebihan Bayar UKT Mahasiswa

Edu
Gelar 'Mini Workshop', Pulpenmas Institute Ajak Sekolah Mulai Perhatikan 'Customer Experience'

Gelar "Mini Workshop", Pulpenmas Institute Ajak Sekolah Mulai Perhatikan "Customer Experience"

Edu
Seluruh Lulusan Kelas 2024 Sinarmas World Academy Diterima di Universitas Top Dunia

Seluruh Lulusan Kelas 2024 Sinarmas World Academy Diterima di Universitas Top Dunia

Edu
7 Program Prioritas Kemenag bagi Guru dan Tendik 2024, Salah Satunya Insentif

7 Program Prioritas Kemenag bagi Guru dan Tendik 2024, Salah Satunya Insentif

Edu
11 SMA dengan Nilai UTBK Tertinggi di Tangsel, Referensi PPDB 2024

11 SMA dengan Nilai UTBK Tertinggi di Tangsel, Referensi PPDB 2024

Edu
UKT Batal Naik, Mendikbud Minta PTN Rangkul Mahasiswa yang Mengundurkan Diri

UKT Batal Naik, Mendikbud Minta PTN Rangkul Mahasiswa yang Mengundurkan Diri

Edu
PPDB Jabar 2024: Cek Dokumen yang Dibutuhkan dan Kuota Semua Jalur

PPDB Jabar 2024: Cek Dokumen yang Dibutuhkan dan Kuota Semua Jalur

Edu
Gelar Dialog di Universiti Sains Malaysia, JIC Ajak Mahasiswa Terlibat Misi Perdamaian Global

Gelar Dialog di Universiti Sains Malaysia, JIC Ajak Mahasiswa Terlibat Misi Perdamaian Global

Edu
Kisah Nikita, Sempat Alami Diskriminasi karena Disabilitas, Kini Lulus dari UGM

Kisah Nikita, Sempat Alami Diskriminasi karena Disabilitas, Kini Lulus dari UGM

Edu
20 SMA Terbaik di DKI Jakarta, Referensi Daftar PPDB 2024

20 SMA Terbaik di DKI Jakarta, Referensi Daftar PPDB 2024

Edu
Selain Batalkan Kenaikan UKT, Kemendikbud Juga Minta PTN Lakukan Ini

Selain Batalkan Kenaikan UKT, Kemendikbud Juga Minta PTN Lakukan Ini

Edu
LPDP Tahap 2 Dibuka Juni, Ini Perbedaan LPDP Reguler dan LPDP PTUD

LPDP Tahap 2 Dibuka Juni, Ini Perbedaan LPDP Reguler dan LPDP PTUD

Edu
BEM SI Minta Kemendikbud Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 soal UKT

BEM SI Minta Kemendikbud Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 soal UKT

Edu
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com