Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Siap Kawal UKT Tetap Terjangkau bagi Mahasiswa

Kompas.com - 28/05/2024, 13:43 WIB
Mahar Prastiwi

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa UKT (Uang Kuliah Tunggal) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) batal naik.

Hal ini disampaikan Nadiem Makarim usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (27/5/2024) kemarin.

Menanggapi UKT yang batal naik ini, Komisi X DPR RI menyatakan siap mengawal agar uang kuliah tunggal (UKT) tetap terjangkau bagi seluruh mahasiswa. Khususnya mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri.

UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayar mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri setiap semester atau tiap enam bulan.

"Ini langkah baik yang dilakukan pemerintah dan kami akan tetap pantau," kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi seperti dikutip dari laman kantor berita Antara, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Kenaikan UKT Dibatalkan, Nadiem Segera Evaluasi Ulang UKT Semua PTN

Komisi X akan pantau perihal UKT

Pemantauan itu, lanjut Dede, tetap dilakukan oleh Komisi X DPR RI karena meskipun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud ristek) Nadiem Makarim usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk membatalkan aturan kenaikan UKT pada tahun 2024. Kebijakan kenaikan UKT dikatakan akan berlaku pada tahun depan.

"Jadi apakah tahun depan naik atau tidak, kita akan pantau dan kebetulan kami sekarang sedang membuat Panja Biaya Pendidikan," imbuh Dede.

Dia menambahkan, pihaknya bisa melihat jika ada kebutuhan menaikkan biaya itu karena faktor apa dan berapa besarannya.

Walaupun demikian, Dede tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri itu.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan UKT, BEM SI: Isu Viral Baru Diseriuskan

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan harapan yang disampaikan Komisi X dalam rapat kerja bersama Kemendikbud ristek pada Selasa (21/5/2024) lalu.

"Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sesuai dengan harapan dari raker Komisi X kemarin," kata dia.

Dede menilai Presiden Joko Widodo juga mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan UKT yang tak wajar itu.

Dede menilai selain pembatalan kenaikan UKT, kedepannya, diperlukan pula pembatalan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri.

Baca juga: UKT Batal Naik Tapi Mahasiswa Sudah Bayar? Kemendikbud Beri Skema Ini

Hal itu, ujar dia menambahkan, perlu dilakukan sebagaimana harapan dari para mahasiswa dan Komisi X DPR RI.

"Itu sesuai juga dengan harapan dari para mahasiswa dan Komisi X untuk membatalkan Permendikbud 2/2024 atau menunda kenaikan UKT," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com