7 Sikap PGRI Terkait Seleksi Guru PPPK 2021

KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengakui, ada 19.752 aduan yang berisi keluhan, tanggapan, kekecewaan, dan masukan dari para guru honorer seluruh Indonesia terkait seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Adanya keluhan itu, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan tujuh sikap atas pelaksanaan seleksi guru PPPK 2021.

Baca juga: 100 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK, Nadiem Makarim: Porsi Terus Bertambah

Salah satunya, kata dia, agar meninjau ulang kebijakan rekrutmen guru PPPK 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru.

"Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar siswa mendapatkan hanya dalam memperoleh layanan pendidikan," ucap dia dalam keterangan resminya, Jumat (24/9/2021).

Kedua, PGRI meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi mengatasi darurat kekurangan guru.

Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki, agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, seleksi PPPK untuk guru honorer di atas 35 tahun bisa dilakukan melalui proses antar sesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja.

Hal keempat, rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T, bisa dilakukan lewat proses seleksi antar sesama guru honorer di daerah tersebut, dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Serukan Semua Perguruan Tinggi Buka PTM

Kelima, meninjau ulang tingkat kesukaran soal kompetensi teknis yang terlalu menekankan pada aspek kognitif dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan nilai akumulatif berupa linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural, dan wawancara.

Keenam, dengan memperhatikan banyaknya guru honorer yang tidak mencapai passing grade kompetensi teknis, maka pemerintah harus meninjau kembali kebenaran perangkat tes.