Kompas.com - 29/07/2021, 10:39 WIB
Ilustrasi pernikahan dini Ilustrasi pernikahan dini

 

KOMPAS.com - Pernikahan dini, masih saja marak di Indonesia. Angkanya juga cukup tinggi meski risiko dari pernikahan dini sendiri tidak main-main.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen dan pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen.

Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan.

Dosen Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Tin menurutnya ada dua hal yang bisa lakukan. Yaitu melindungi anak dan memajukan bangsa.

Baca juga: Cerita Siswa SMK Anak Tukang Las yang Dapat Beasiswa Penuh Kuliah S1

Peran akademis, dunia usaha, pemerintah, komunitas dan media massa (pentahelix) menjadi sumber kekuatan dalam mencegah perkawinan anak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Akademis sebagai knowledge power dapat berkontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkawinan anak. Bisa terkait faktor, dampak, dan risiko terjadinya perkawinan anak yang mendukung pengambilan kebijakan. Akademis juga diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi terkait pencegahan perkawinan anak. Adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga mendukung para mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam pencegahan pernikahan anak,” jelasnya dilansir dari laman IPB University.

Sementara itu, dunia usaha membantu mendorong pencapaian tujuan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak.

Komunitas sebagai social power mampu menggerakkan atau mengumpulkan orang yang berminat sama untuk mendukung pencegahan perkawinan anak.

Baca juga: Cerita Siswi SMK Ranking Ke-33 di Kelas yang Lolos Masuk UI

Ia menjelaskan pemerintah sebagai political power bertugas menyusun regulasi dan kebijakan atau program serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan perkawinan anak.

Peran media massa menyampaikan informasi terkait berbagai kegiatan yang mendukung pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat. Sehingga informasi terkoneksi kepada masyarakat dengan cepat.,

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.