Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UB Undang Mahasiswa yang Flexing buat Klarifikasi KIP Kuliah

Kompas.com - 12/05/2024, 14:48 WIB
Sandra Desi Caesaria,
Mahar Prastiwi

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Universitas Brawijaya (UB) siap mengundang mahasiswa yang sempat bergaya hedon dan viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu. 

Undangan ini terkait klarifikasi kepada mahasiswa yang telah menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah tetapi bergaya hedon dan flexing di medsos. 

Tak cuma UB, mahasiswa kampus lain seperti Universitas Diponegoro (Undip) juga ramai dibahas netizen karena banyak penerima KIP Kuliah justru flexing. 

Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Ilhamuddin mengatakan, undangan itu juga merupakan salah satu feedback dan saran dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslpadik) Kemdikbudristek yang telah mengunjungi UB dan melakukan supervisi terkait hal tersebut.

Baca juga: UB Cek Ulang Mahasiswa yang Palsukan Data Beasiswa KIP Kuliah

Mengecek mahasiswa penerima KIP Kuliah yang bergaya hedon

Ilham mengatakan ada beberapa saran dan langkah yang akan diambil dalam waktu dekat, salah satunya mengundang mahasiswa untuk memberikan klarifikasi terkait isu yang ada.

Dia mengungkapkan meskipun tidak terbuka, kehadiran mereka merupakan respon baik bahwa mereka mau memberikan penjelasan terkait isu mereka.

"Kedua kami akan berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) UB dalam rangka mencoba mengevaluasi kembali terkait sistem pengelolaan secara internal di KIP Kuliah dan juga pengelolaan beasiswa secara umum," katanya, dilansir dari rilis UB.

Pihaknya sangat berterima kasih kepada para mahasiswa yang memberikan respon dan feedback kontrol sosial yang sangat baik.

Baca juga: Cegah Kecurangan UTBK 2024, UB Bakal Periksa Ketat Peserta Sebelum Ujian

Sebelumnya, Puslpadik Kemdikbudristek mengunjungi Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan supervisi terkait kasus viral penerima KIP Kuliah yang bergaya hidup hedon, Rabu (8/5/2024).

Penanggung jawab program KIP Kuliah Puslapdik, Muni Ika mengatakan telah mengecek langsung isu mahasiswa penerima KIP Kuliah yang bergaya hedon.

"Kami sudah berdiskusi dengan pengelola dari UB ada direktur dan staff ahli terkait seleksi, evaluasi, pembinaan, supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh perguruan terhadap penerima bantuan KIP Kuliah. Dalam kegiatan saat ini kita mengklarifikasi ke UB seperti apa yang sesungguhnya terjadi, kenapa bisa viral, apakah betul mahasiswa yang bersangkutan menerima KIP kuliah, dan isu lainnya, dalam kasus ini, walaupun by system kita bisa lacak namun kita masih perlu lakukan supervisi ke perguruan tinggi," kata dia.

Dia menambahkan, pada prinsipnya penerima KIP Kuliah adalah kelompok kategori miskin yang rentan miskin sesuai dengan yang tertuang dalam Persesjen Nomer 13 tahun 2023.

Seperti yang tertuang dalam Persesjen tersebut bahwa penerima KIP Kuliah adalah prioritas penerima PIP waktu SMA atau penerima bansos atau terdata dalam sasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Serta data dari panti asuhan atau anak yang orangtua atau walinya yang jika ditotal gabungan penghasilannya tidak lebih dari Rp 4 juta atau jika penghasilan lebih Rp 4 juta kalau dibagi dengan jumlah keluarga perkepala tidak lebih dari Rp 750.000.

Muni juga mengatakan sebenarnya di sistem Puslpadik Kemdikbud ristek sudah ada database calon penerima KIP Kuliah terkait kondisi ekonomi.

"Kita sudah integrasikan sistem kita dengan Sipintar (Sistem Informasi Indonesia Pintar). Anak anak yang waktu SMA-nya sudah disitu ketika dia masuk kuliah informasi tersebut tinggal ditarik saja untuk dijadikan data awal calon penerima KIPK," katanya.

Meskipun begitu, Muni menambahkan bahwa data yang dimiliki merupakan data awal sehingga pada saat mereka masuk kuliah, perguruan tinggi harus kembali melakukan evaluasi di awal seleksi.

Ditambahkannya, evaluasi kemudian juga dilakukan pada setiap semester.

"Karena mahasiswa penerima beasiswa KIPK menerima bantuan uang pendidikan selama delapan semester. Maka setidaknya perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi setiap semester mulai dari IPK, status ekonomi, dan kondisi penerima mahasiswa KIP Kuliah apakah masih hidup atau sudah meninggal" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com