Dukung Pencegahan Stunting, Tanoto Foundation Dampingi 7 Kabupaten

KOMPAS.com – Chief Executive Officer Global Tanoto Foundation J Satrijo Tanudjojo mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan dan menurunkan angka stunting.

Bekerja sama dengan Yayasan Cipta Cara Padu sebagai mitra pelaksana, Tanoto Foundation akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah di tujuh kabupaten, yakni Pasaman Barat, Rokan Hulu, Pandeglang, Garut, Kutai Kartanegara, Lombok Utara, dan Lombok Barat.

Dia mengatakan itu dalam acara "Kick-off Program Pendampingan, Pengembangan, Pendalaman, dan Penguatan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting", Kamis (25/2/2021).

“Kemitraan adalah salah satu prinsip kerja Tanoto Foundation. Secara khusus dalam program pendampingan ini, kami juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Lewat Kompetisi TSRA, Tanoto Foundation Ingin Tingkatkan Jumlah Peneliti Muda di Indonesia

Untuk itu, pihaknya juga telah bermitra dengan pemerintah pusat, organisasi seperti The World Bank dan United Nations Children's Fund (UNICEF), serta sejumlah komunitas masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan program akan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan, pendalaman, dan penguatan implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku.

Strategi tersebut, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan stunting dan mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga. Caranya dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan modalitas komunikasi yang sudah ada di masing-masing daerah.

Adapun, pemilihan ketujuh daerah tersebut telah dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Tanoto Foundation: TSRA Cetak Peneliti dari Kalangan Mahasiswa

Pemilihan tersebut didasarkan tingkat prevalensi stunting, komitmen pemerintah kabupaten dan tingkat penyusunan serta implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting berada di angka 30.8 persen. Sementara itu, data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menunjukkan penurunan sekitar 3.1 persen menjadi 27.67 persen.

Selain berdasarkan data tersebut, pendampingan diberikan untuk mendukung keseriusan pemerintah dalam isu stunting. 

Keseriuan pemerintah tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritasnya.

Di sisi lain, target pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen pada 2024 tetap menjadi tugas yang besar, dan bahkan menjadi lebih berat dengan adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Sepanjang 2020, Keluarga Tanoto Sumbangkan Rp 157 Miliar untuk Filantropi

Untuk itu, stunting sangat membutuhkan penanganan serius dan upaya terintegrasi dari berbagai pihak. Tujuannya, agar seluruh upaya intervensi penanganan dan pencegahan stunting menjadi lebih maksimal.

Kunci mencegah stunting

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, perubahan perilaku merupakan salah satu intervensi kunci mencegah terjadinya stunting.