Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

KOMPAS.com - Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo, Perdana Menteri Indonesia ke-7.

Masa bakti Kabinet Wilopo berlangsung dari 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1953 tentang Pembubaran Kabinet Wilopo, yang mulai berlaku 1 Agustus 1953, menandai akhir Kabinet Wilopo.

Sebelum Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 2 Juni 1953, terjadi sebuah tragedi yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo.

Salah satu penyebab mundurnya Kabinet Wilopo dikarenakan adanya peristiwa Tanjung Morawa.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo

Melansir esi.kemdikbud.go.id, banyak keberhasilan yang dicapai Kabinet Wilopo melalui program-programnya.

Beberapa program kerja Kabinet Wilopo di antaranya:

• Menstabilkan harga beras
• Mengusahakan penghapusan pajak ekspor dan menaikkan pajak impor
• Memprioritaskan bidang industri
• Membatalkan kenaikan pendapatan para menteri dan pejabat tinggi (austerity program)
• Memperkenalkan pembentukan RAPBN yang perlu mendapat persetujuan parlemen
• Merintis sistem yang menjadi cikal bakal BULOG (Badan Urusan Logistik)

Latar belakang Wilopo sebagai mantan Menteri Perburuhan sewaktu Kabinet RIS, turut mendatangkan sambutan positif dari partai berhaluan kiri untuk kabinetnya.

Karena Wilopo mampu menyelesaikan kasus pemogokan buruh di Sumatera Timur, pada masa Kabinet Wilopo banyak serikat buruh yang mendukung pemerintah, dibandingkan pada masa kabinet sebelumnya.

Sayangnya, pada 16 Maret 1953, meletus peristiwa Tanjung Morawa, yang kemudian dianggap sebagai kegagalan Kabinet Wilopo.

Baca juga: Peristiwa Tanjung Morawa: Latar Belakang, Tokoh, dan Dampak

Peristiwa penting di masa Kabinet Wilopo ini melibatkan pemerintah dan para penggarap tanah liar (ilegal).

Peristiwa Tanjung Morawa di Deli Serdang, Sumatera Utara, bermula ketika pemerintah berusaha untuk memindahkan para penggarap liar di bekas perkebunan milik DPV (Deli Planters Vereniging).

Kabinet Wilopo mengirim Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem untuk melakukan pengosongan bekas lahan tembakau guna dibangun sawah percontohan untuk masyarakat di sana.

Usaha itu mendapat penolakan dari para penggarap liar dengan dukungan dari BTI (Barisan Tani Indonesia).