Empat Kebijakan Ekonomi VOC di Nusantara

KOMPAS.com - Pada era penjajahan Belanda, VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak besar pada masyarakat Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keuntungan VOC dari wilayah jajahan. 

Berikut ini empat kebijakan VOC selama menjajah Indonesia:

Baca juga: Latar Belakang Pembentukan VOC

Contingenten (Pajak Hasil Bumi)

Kebijakan Contingenten yang diterapkan oleh VOC, mewajibkan masyarakat pribumi, terutama para petani, untuk menyerahkan sebagian dari hasil bumi mereka sebagai bentuk pajak.

Meskipun pada dasarnya merupakan sistem pajak, dalam praktiknya, kebijakan ini berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu efek utama dari kebijakan ini adalah penentuan kuota produksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat setempat.

Kuota ini mencakup berbagai jenis komoditas, termasuk hasil pertanian, seperti padi, kopi, dan rempah-rempah.

Para petani terpaksa memenuhi atau bahkan melebihi kuota ini, sehingga mereka kehilangan sebagian besar hasil panen kepada VOC.

Dampaknya sangat merugikan karena petani harus mengalami kerugian signifikan dan kehilangan sumber daya pertanian yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan komunitas setempat.

Selain itu, kebijakan ini juga menyebabkan kelangkaan pangan, harga yang tinggi, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Akibatnya, kebijakan Contingenten tidak hanya mengukuhkan dominasi VOC atas ekonomi Nusantara, tetapi juga meninggalkan bekas yang mendalam dalam bentuk kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Baca juga: Pembantaian VOC di Banda, Luka Terdalam Rakyat Banda

Verplichte Leverentie (Monopoli dan Harga Tetap)

Kebijakan Verplichte Leverentie yang diterapkan oleh VOC, merupakan salah satu instrumen yang kuat dalam menegakkan supremasi ekonomi perusahaan dagang Belanda ini.

Kebijakan ini tidak hanya menetapkan harga tetap untuk berbagai komoditas, seperti lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila, dan bahkan binatang ternak, tetapi juga melarang penduduk setempat menjual hasil bumi kepada pedagang selain VOC.

Dalam praktiknya, aturan ini menciptakan monopoli perdagangan yang sangat menguntungkan VOC.

Harga tetap yang ditetapkan oleh VOC seringkali jauh di bawah harga pasar yang seharusnya, sehingga perusahaan ini dapat membeli komoditas dengan harga murah dari penduduk setempat.