Sultan Mahmud II: Pemikiran dan Perannya dalam Pembaharuan Islam

KOMPAS.com - Sejak tahun 1800, Islam memasuki peralihan periode dari abad pertengahan menjadi abad modern.

Lahirnya periode abad modern ini dilatarbelakangi oleh kondisi bumi Islam yang kala itu ditekan oleh Eropa karena keterbelakangannya dalam segala bidang.

Upaya agar dapat keluar dari tekanan tersebut yaitu melalui reformasi atau pembaharuan cara pandang Islam yang sudah kuno menuju modern.

Pembaharu Islam kala itu mulai mereformasi tatanan sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi sebagaimana yang dikenal saat ini.

Tokoh-tokoh pembaharuan tersebut salah satunya adalah Sultan Mahmud II.

Baca juga: Periodisasi Sejarah Peradaban Islam

Riwayat Hidup

Mahmud II dilahirkan pada 20 Juli 1784 di Turki dan wafat pada 1839, merupakan putra dari Abdul Hartid I, Sultan Turki ke 26.

Ia mendapat pendidikan yang beragam mulai dari pendidikan agama, ilmu pemerintahan, sejarah, sastera Arab, Persia, dan Turki.

Sebelum ia terlibat dalam pemerintahan di Turki, ia telah terlibat dalam beberapa konflik dengan penguasa Turki yang tak lain adalah saudara tirinya sendiri, yaitu Mustafa IV.

Salah satunya adalah bagaimana ia bersama kawan-kawannya menyusun rencana pemberontakan terhadap pemerintah karena akan mengeksekusi Selim III.

Pemberontakan lainnya yang menjadi akhir dari otoriter Mustafa IV terjadi pada tahun 1808 yang kemudian diangkatnya Sultan Mahmud II.

Ia banyak menghabiskan hidupnya dan melancarkan pembaharuannya ketika menjabat sebagai pemimpin Turki sejak usia 24 tahun.

Baca juga: 3 Periode Islam: Klasik, Pertengahan, Modern

Pemikiran Pembaharu Sultan Mahmud II

Sultan Mahmud II lebih banyak memfokuskan pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan yang condong mengadopsi gaya Barat.

Baginya, sistem pemerintahan yang diterapkan Turki kala itu sudah tidak memadai untuk menjawab segala tantangan. Ia mendambakan pemerintahan model demokrasi Barat.

Tidak hanya itu, ia juga tidak sependapat dengan budaya aristokrasi yang telah mengakar dalam kesultanan Turki. Ia menginginkan tidak adanya sekat antara penguasa dan rakyat.

Untuk memaksimalkan pembaharuan ia melayangkan sebuah pemikiran untuk pendirian lembaga hukum sekuler namun tidak mematikan lembaga hukum syariat.