Masalah yang Dihadapi Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS

KOMPAS.com – Mohammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia yang menjabat sejak tahun 1945 hingga 1956.

Di samping bertugas sebagai pendamping Presiden Soekarno, Mohammad Hatta juga sempat ditunjuk sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS).

Mohammad Hatta memimpin Kabinet RIS yang berusia cukup singkat, yakni hanya sekitar sembilan bulan terhitung sejak 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950.

Terbentuknya Kabinet RIS dapat dikatakan sebagai salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada 23 Agustus-2 November 1949.

KMB menghasilkan tiga buah persetujuan pokok. Salah satunya adalah perubahan bentuk negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Semenjak Kabinet RIS dibentuk, Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri RIS pun mengalami cukup banyak tantangan.

Lantas, apa saja masalah yang dihadapi Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS?

Baca juga: Kabinet RIS: Penetapan, Susunan, Sistem Pemerintahan, dan Kebijakan

Terjadi pemberontakan yang mengancam kedaulatan RIS

Pemberontakan RMS

Ketika usia Kabinet RIS baru sebentar, mulai terjadi berbagai pemberontakan di sebagian wilayah di Indonesia, termasuk Maluku.

Pada 25 April 1950, terjadi gerakan separatis di Maluku yang disebut sebagai Republik Maluku Selatan (RMS).

Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur (NIT), yaitu Soumukil, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI.

Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Bersatunya Maluku dengan Indonesia bertujuan untuk mencegah Belanda dalam upaya menguasai Maluku dan kekayaan rempah-rempahnya.

Akan tetapi, setelah Maluku dinyatakan bersatu dengan NKRI, Manusama, salah seorang pejuang RMS menyatakan bahwa bergabungnya Maluku dengan Indonesia hanya akan memicu masalah.

Manusama kemudian rapat bersama dengan para penguasa desa di Pulau Ambon.

Dalam rapat itu, Manusama mengobarkan semangat antipemerintah RIS dan mengatakan bahwa orang Maluku enggan dijajah oleh orang Jawa.