Pro dan Kontra Reformasi

KOMPAS.com - Pemerintahan Soeharto yang telah bertahan selama 32 tahun berakhir ketika terjadi perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi.

Reformasi merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah politik nasional yang dimulai sejak tahun 1990-an.

Peristiwa Reformasi terjadi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dan Orde Baru.

Hingga kini reformasi menyisakan permasalahan yang pelik dengan munculnya dua kelompok yang pro dan kontra terhadap reformasi.

Hal ini disebabkan oleh permasalahan korupsi yang tidak pernah selesai dari era Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga saat ini.

Munculnya kelompok pro dan kontra reformasi ini juga dilatar belakangi oleh kepentingan segelintir kelompok.

Baca juga: Praktik Pemerintahan Nepotisme pada Zaman Orde Baru

Perbedaan kepentingan

Reformasi tahun 1998 menyisakan masalah sosial yakni kelompok pro dan kontra pada rezim Orde Baru. Konflik antara kedua kelompok tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan kelompok.

Dua kelompok tersebut memiliki perbedaan kepentingan yang kemudian memunculkan dua pendapat terkait reformasi.

Dua kelompok tersebut mengindikasikan pro dan kontra terhadap munculnya reformasi.

Salah satu pokok permasalahan yang menimbulkan reformasi adalah korupsi yang menjamur di era Orde Baru.

Baca juga: Korupsi VOC di Nusantara

Hal itu kemudian memunculkan reformasi yang diharapkan oleh kelompok yang sangat pro mampu menghapus praktek korupsi di Indonesia.

Usaha yang dilakukan untuk menghapus praktik korupsi adalah dengan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002.

Hal ini merupakan upaya yang diharapkan oleh kelompok yang sangat mendukung gerakan reformasi.

Sementara itu, terdapat kelompok yang kontra terhadap gerakan reformasi atau era reformasi.

Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Reformasi

Hal ini permasalahannya yang masih sama, yakni terkait pemberantasan korupsi.