5 Proyek Infrastruktur Pemerintah Pusat di Jawa Barat, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperbaiki kerusakan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Penanganan jalan tambang tersebut merupakan satu dari lima agenda pembangunan infrastruktur yang direncanakan di Jawa Barat.

"Pertama, tentang penanganan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor, yang akan kami perbaiki peningkatan jalan provinsinya. Namun kami juga minta ada kepastian untuk pembangunan jalan khusus tambangnya. Saya tunggu skema kerja samanya dari Pak Pj. Gubernur," kata Menteri Basuki, dikutip dari keterangan resmi.

Kedua, Menteri Basuki menyebutkan rencana pembangunan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas).

"Kami sudah bahas detailnya untuk tahap pra-kualifikasi, dengan perubahan desainnya, sehingga memerlukan adendum. Setelah tuntas, pada April 2024 akan diproses lelang, dan ditargetkan pada Juni 2024 sudah ada penetapan pemenangnya. Sesudahnya kita bisa mulai pelaksanaan konstruksinya," ungkap Menteri Basuki.

Baca juga: Jokowi Resmikan 59 Kilometer Jalan Daerah di Sulut yang Tuntas Diperbaiki

Bahasan ketiga adalah pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.

"Alokasi tahun 2024 akan lebih besar dari tahun 2023. Tadi usulannya Rp 1,2 triliun untuk Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Agenda keempat yang juga dibahas adalah rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)).

"Untuk mengatasi kemacetan di kawasan metropolitan Bandung, kami sepakat untuk meneruskan rencana pembangunan Tol BIUTR yang diprakarsai Pemerintah (solicited). Kami akan siapkan segera," tutur Menteri Basuki.

Agenda kelima adalah terkait pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Inpres yang baru ditandatangani Presiden pada 29 Januari 2024 tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum memasukkan programnya terkait Inpres tersebut, antara lain Bogor, Bekasi, Bekasi, Cirebon, dan Sukabumi.