Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Sejak 2017 Tembus Rp 6.000 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program sertifikasi tanah menambah nilai ekonomi sebesar Rp 6.000 triliun atau tepatnya Rp 6.066,7 triliun.

Dari jumlah itu, 96 persen di antaranya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.

Khusus untuk penambahan nilai ekonomi di Jawa Timur, sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 116,6 triliun dengan  95 persen beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.

Hal ini terungkap saat penyerahan 5.000 sertifikat tanah di Jawa Timur oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, rabu (27/12/2023).

Baca juga: Sekali Lagi, Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Elektronik

Sertifikat yang diserahkan terdiri dari sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan sertifikat tanah wakaf.

Sertifikat hasil PTSL dan redistribusi tanah diserahkan di GOR Delta Sidoarjo. Hadir sebanyak 4.000 orang penerima yang berasal dari kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

Dari 4.000 penerima sertifikat, 3.200 di antaranya merupakan penerima sertifikat tanah dari program PTSL dan 800 orang penerima sertifikat redistribusi tanah.

Adapun progres pendaftaran tanah di seluruh Indonesia hingga Desember 2023, dari total target 126 juta bidang tanah, sejauh ini telah terdaftar 110 juta bidang tanah.

Sebanyak 90,1 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat.

Sementara untuk Jawa Timur, dari estimasi jumlah seluruh bidang tanah 19,9 juta bidang, 16,5 juta di antaranya sudah terdaftar dan tersisa 3,4 juta bidang tanah yang belum terdaftar.

Untuk sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan kali ini, merupakan hasil dari pelepasan kawasan hutan, eks perkebunan, dan tanah negara lainnya yang berasal dari sejumlah daerah. Antara lain dari Kabupaten Kediri, Blitar, Lumajang, Jember, dan Madiun.