Percepat Elektronifikasi Sertifikat Tanah, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisai di Jawa Tengah

SOLO, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat program-program strategis Nasional, demi terciptanya layanan pertanahan yang lebih profesional dan berkualitas.

Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Program Strategis Elektronifikasi Sertifikat Tanah dan Aset Barang Milik Negara/Daerah yang peresmiannya dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Desember 2023.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN Idin Yunindra Ibnu Parasu mengatakan, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mempercepat program strategis nasional layanan elektronik dan transformasi digital pertanahan.

Melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai pemangku kepentingan, Idin mengharapkan program strategis ini terlayani dengan baik. 

Baca juga: Sertifikat Tanah Elektronik, BPN Gresik Dahulukan Aset Pemerintah

Di antaranya dengan Dukcapil sebagai penyedia data kependudukan, dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) sebagai penyedia tanda tangan elektronik (TTE).

"Dalam setiap inovasi yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, senantiasa melibatkan aktor-aktor yang berperan penting sebagai mitra kerja dalam membantu meningkatkan layanan pertanahan kepada masyarakat," ujar Idin menjawab Kompas.com, di Solo, Jumat (22/12/2023).

Menurut Idin, DKI Jakarta merupakan provinsi paling siap untuk Elektronifikasi Sertifikat Tanah dan Aset Barang Milik Negara/Daerah, termasuk mengimplementasikan alih media.

Hal ini karena DKI Jakarta mempunyai perangkat pendukung yang lengkap dan mumpuni, termasuk infrastruktur elektronifikasi.

Sementara provinsi lainnya belum menyeluruh, seperti Jawa Tengah sebagai tempat sasaran sosialisasi program strategis ini.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus aktif melakukan sosialisasi, door to door, jemput bola kepada pemerintah daerah untuk mendorong pemda agar segera melakukan inventarisiasi dan sertifikasi asetnya.

"Ini anggaran gratis, nol rupiah, apalagi untuk instansi, pengukuran tanah elektronik saja nol rupiah. Keuntungan sertifikat tanah elektronik ini adalah keamanan terkait sertifikat fisik yang terbakar, hilang, atau rusak, kena bencana, dan lain-lain," cetus Idin.

Kepala Sub-direktorat Pemeliharaan Hak atas Tanah dan Ruang Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Ana Anida mengakui, kualitas data elektronik Provinsi Jawa Tengah belum menyeluruh.

"Dari total 16,6 juta bidang tanah bersertfikat, 95,15 persen-nya valid. Sementara persentase bidang tanah siap elektronik baru 71,14 persen," ungkap Ana.

Sedangkan jumlah bidang tanah pra-elektronik (BTEL) baru sebanyak 748.761 bidang dengan persentase 5,92 persen. 

Hal ini menyebabkan jumlah sertifikat tanah elektronik pun masih rendah yakni 426 dan buku tanah elektronik 439.

Di sisi lain, capaian pendaftaran tanah Provinsi Jawa Tengah hingga pertengahan Desember 2023 ini mencapai 20,2 juta bidang tanah terdaftar atau 86,77 persen), menyisakan 3 juta bidang atau 15,04 persen.

"Rencana target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini mencapai 814.288 bidang. Ini yang akan kami akselerasi," imbuh Ana.