Sekali Lagi, Pemerintah Jamin Keamanan Sertifikat Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggelar sosialisasi program strategis nasional terkait sertifikat tanah elektronik pasca diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 4 Desember 2023.

Sosialisasi ini termasuk soal jaminan keamanan sertifikat elektronik yang sempat diragukan publik.

Kementerian ATR/BPN menerapkan keamanan berlapis demi menjaga dan menjamin keamanan data dan sertifikat tanah elektronik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN Idin Yunindra Ibnu menuturkan, ada tiga aspek jaminan keamanan sertifikat tanah elektronik yang diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca juga: Percepat Elektronifikasi Sertifikat Tanah, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisai di Jawa Tengah

Pertama, secure paper, di mana seluruh citra atau image dan tinta fluorescent pada sertifikat elektronik dibuat tak nampak alias invisible. 

Kedua, secure access. Untuk dapat mengakses Brankas Elektronik harus melalui Single Sign On (SSO) dan Multi Factor Authentification (MFA). 

Kemudian Quick-Response(QR) Code hanya dapat diakses melalui aplikasi Kementerian ATR/BPN sehingga mencegah adanya pemalsuan tautan (link).

"Di sini, Brankas Elektronik yang menyimpan seluruh data terkait sertifikat, menampilkan gambar yang bereferensi spasial sehingga letak bidang tanah dapat dengan mudah diketahui," ujar Idin saat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Program Strategis Elektronifikasi Sertifikat Tanah dan Aset Barang Milik Negara/Daerah, di Solo, Jumat (22/12/2023).

Ketiga, secure file, sertifikat elektronik diproteksi dengan tanda tangan elektronik (TTE) yang tersertifikasi atau certificate authority.

"Sertifikat elektronik ini sangat penting, karena tidak bisa rusak, hilang, atau terbakar," imbuh Idin.

Adapun capaian sertifikat tanah elektronik tahun 2023 untuk Barang Milik Negara (BMN) sebagai obyek sasaran awal dari program ini sebanyak 6.111 sertifkat elektronik dari total 6.486 buku tanah elektronik.

Rinciannya, 27 Hak Milik, 9 Hak Guna Bangunan, 3.279 Hak Pakai (BMN), 2.975 Hak Pakai (BMD), dan 1 Hak Pakai Perorangan.