Indonesia Kalah dari Malaysia Soal Perumahan, Ini Usulan Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia untuk urusan penyediaan perumahan rakyat.

Pengamat sekaligus Direktur Eksektuif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengungkapkan hal itu dalam diskusi membedah visi misi perumahan tiga pasang Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024, di Jakarta, Selasa (7/11/2024).

"Betapa tidak tertinggal jauh, anggaran perumahan kita tidak sampai tiga persen dari jumlah APBN, hanya Rp 9,25 triliun (pagu tahun anggaran 2024). Sementara Singapura dan Malaysia sekitar 10 persen. Bandingkan pula dengan anggaran pertahanan yang mencapai Rp 135,44 triliun," ujar Panangian.

Minimnya anggaran perumahan ini membuat jurang kebutuhan dan realisasi hunian atau beken dengan istilah backlog semakin lebar dan tak kunjung terentaskan.

Padahal, Pemerintah telah mencanangkan nol ketimpangan atau zero backlog hunian pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas.

Baca juga: Pemerintah Tidak Serius Bangun Rumah Rakyat!

Bagaimana caranya?

Panangian menawarkan formula yang harus dijalankan Pemerintah, terutama pemerintahan mendatang hasil Pemilu 2024, yakni harus dapat membangun setidaknya 1,3 juta unit setiap tahunnya.

Jumlah ini harus dapat direalisasikan agar angka backlog 12,75 juta plus kebutuhan hunian 700.000 hingga 800.000 rumah tangga baru per tahun bisa dientaskan dalam kurun waktu 21 tahun mendatang.

Karena jika tidak, pengurangan backlog yang sudah diupayakan sejak zaman Presiden Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo, hanya menjadi utopia belaka.

Menurut Panangian, pemerintahan yang akan datang harus mampu membangun 500.000 unit rumah tapak, dan 500.000 unit rusunami di perkotaan, serta 3 juta rumah di pedesaan.

Kuantitas hunian tersebut hanya dapat diwujudkan jika dana subsidi yang disalurkan untuk masing-masing jenis dan kriteria hunian ditambah, menjadi senilai total Rp 101 triliun per tahun.

Rinciannya, subsidi Rp 50 triliun untuk 500.000 rumah tapak, Rp 36 triliun untuk subsidi rusunami, dan Rp 15 triliun untuk 3 juta rumah tapak di pedesaan.

Perumahan program prioritas

Adapun terkait visi dan misi tiga pasang capres-cawapres masing-masing Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Panangian memberikan apresiasi penuh.

Menurutnya, ketiga pasangan tersebut sama-sama memastikan soal perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.

Baca juga: Beli Rumah Gratis PPN, Ketentuan serta Anggaran yang Diguyur Pemerintah