Kejar "Zero Backlog" Rumah 2045, Butuh Subsidi Rp 101 Triliun Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Properti Nasional Panangian Simanungkalit mengusulkan jumlah subsidi pembangunan rumah sebesar Rp 101 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Panangian, anggaran pembangunan rumah tersebut naik tiga lipat dibandingkan yang saat ini digelontorkan pemerintah, hanya sebesar Rp 20 triliun.

"Paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang deh. Jadi, tetap dibutuhkan peningkatan anggaran dari APBN," katanya dalam rilis, Kamis (5/10/2023).

Panangian berpendapat, jika dibandingkan dengan anggaran subsidi pendidikan sebesar Rp 570 triliun, itu tidak sampai 3 persen. 

Apabila juga dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju atau yang dekat dengan Indonesia seperti Malaysia, anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen dari total pendapatan negaranya.

"Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 (persen). Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp 40 triliun-Rp50 triliun lah," lanjut Panangian.

Baca juga: Kejar Zero Backlog 2045, Pemerintah Perlu Bangun 1,3 Juta Rumah Per Tahun

Dengan jumlah subsidi Rp 101 triliun per tahun, maka sebanyak 500.000 rumah sangat sederhana atau landed house bisa dibangun dengan biaya Rp 50 triliun.

Lalu, subsidi rumah susun sederhana milik (rusunami) sebanyak 500.000 unit dengan anggaran Rp 36 triliun, serta 3 juta rumah di pedesaan sebesar Rp 15 triliun.

Dengan demikian, ini menjadi kerja keras maupun kerja cerdas untuk mencapai target zero backlog (nol kekurangan) rumah pada tahun 2045.