Indonesia Kalah dari Malaysia Soal Perumahan, Ini Usulan Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia untuk urusan penyediaan perumahan rakyat.

Pengamat sekaligus Direktur Eksektuif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengungkapkan hal itu dalam diskusi membedah visi misi perumahan tiga pasang Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024, di Jakarta, Selasa (7/11/2024).

"Betapa tidak tertinggal jauh, anggaran perumahan kita tidak sampai tiga persen dari jumlah APBN, hanya Rp 9,25 triliun (pagu tahun anggaran 2024). Sementara Singapura dan Malaysia sekitar 10 persen. Bandingkan pula dengan anggaran pertahanan yang mencapai Rp 135,44 triliun," ujar Panangian.

Minimnya anggaran perumahan ini membuat jurang kebutuhan dan realisasi hunian atau beken dengan istilah backlog semakin lebar dan tak kunjung terentaskan.

Padahal, Pemerintah telah mencanangkan nol ketimpangan atau zero backlog hunian pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas.

Baca juga: Pemerintah Tidak Serius Bangun Rumah Rakyat!

Bagaimana caranya?

Panangian menawarkan formula yang harus dijalankan Pemerintah, terutama pemerintahan mendatang hasil Pemilu 2024, yakni harus dapat membangun setidaknya 1,3 juta unit setiap tahunnya.

Jumlah ini harus dapat direalisasikan agar angka backlog 12,75 juta plus kebutuhan hunian 700.000 hingga 800.000 rumah tangga baru per tahun bisa dientaskan dalam kurun waktu 21 tahun mendatang.

Karena jika tidak, pengurangan backlog yang sudah diupayakan sejak zaman Presiden Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo, hanya menjadi utopia belaka.

Menurut Panangian, pemerintahan yang akan datang harus mampu membangun 500.000 unit rumah tapak, dan 500.000 unit rusunami di perkotaan, serta 3 juta rumah di pedesaan.

Kuantitas hunian tersebut hanya dapat diwujudkan jika dana subsidi yang disalurkan untuk masing-masing jenis dan kriteria hunian ditambah, menjadi senilai total Rp 101 triliun per tahun.

Rinciannya, subsidi Rp 50 triliun untuk 500.000 rumah tapak, Rp 36 triliun untuk subsidi rusunami, dan Rp 15 triliun untuk 3 juta rumah tapak di pedesaan.

Perumahan program prioritas

Adapun terkait visi dan misi tiga pasang capres-cawapres masing-masing Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Panangian memberikan apresiasi penuh.

Menurutnya, ketiga pasangan tersebut sama-sama memastikan soal perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.

Baca juga: Beli Rumah Gratis PPN, Ketentuan serta Anggaran yang Diguyur Pemerintah

Pasangan Ganjar-Mahfud MD menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

Sementara pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang.

Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.

Adapun pasangan Prabowo-Gibran, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, ppasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Jika menilik pemilu periode-periode sebelumnya, Panangian menjelaskan, belum ada pemilu yang 'pro-perumahan' seperti sekarang ini.

“Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain. Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Perluas PPN DTP untuk Rumah Seharga Maksimal Rp 5 Miliar

Dalam beberapa periode pemilu belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh capres dan cawapres sebagai program dan target mereka.

"Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” tegasnya.

Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahannya tak pernah tuntas.

“Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” terangnya.

Dari kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4.740 triliun- Rp 5.788 triliun per tahun.

Baca juga: Paruh Pertama 2023, Program Sejuta Rumah Tembus 480.438 Unit

Kontribusi Sektor Properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp 2.349 triliun-Rp 2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63 persen-16,30 persen dibandingkan dengan PDB Nasional.

Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi Sektor Properti sebesar Rp 938 triliun-Rp 1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, Sektor Properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6 persen angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2 persen penduduk bekerja tahun 2022.

Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 juga menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp 185 triliun per tahun atau setara 9,26 persen dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.

Untuk pemerintah daerah, Sektor Properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86 persen dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada kondisi tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54 persen. Apabila Sektor Properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37 persen.

Baca juga: Resmi Dibentuk, Ekosistem Pembiayaan Perumahan Diminta Lebih Aktif

Selisih antara keduanya sebesar 7,83 persen ditengarai menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang mengembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar,” imbuh Panangian.