Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Zero "Backlog" 2045, Pemerintah Perlu Bangun 1,3 Juta Rumah Per Tahun

Kompas.com - 05/10/2023, 16:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Properti Nasional Panangian Simanungkalit mengungkapkan, Pemerintah perlu membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahun dalam kurun 21 tahun mendatang.

Pasalnya, hal ini merupakan upaya kerja keras maupun kerja cerdas untuk mencapai target zero backlog (nol kekurangan) rumah pada tahun 2045.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Real Estat Indonesia (REI) beberapa waktu lalu, backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta unit.

Untuk itu, imbuh Panangian, Pemerintah perlu menghitung jumlah unit rumah yang akan dibangun setiap tahunnya.

"Ya, setidaknya kita butuh membangun sekitar 600.000 unit per tahun," jelas Panangian dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Pemerintah Dianggap Belum Serius Atasi Masalah Backlog Rumah MBR, Mengapa?

Presiden Jokowi mengatakan ada kebutuhan 700.000 unit per tahun dari
keluarga baru.

"Untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru, berarti total rumah yang perlu dibangun setiap tahun seharusnya 1,3 juta unit," tegasnya.

Nah, yang dibangun sekarang hanya 200.000 rumah hingga 220.000 unit.

"Data itu kita tahu dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN karena selama ini kan tetap BTN yang menjadi mayoritas untuk men-support (mendukung) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," terang Panangian.

Maka dari itu, dia mempertanyakan apa yang menyebabkan angka backlog di Indonesia tidak berkurang sejak tahun 2014 hingga 2023.

"Kalau klaim Kementerian PUPR benar, harusnya sekarang sudah berkurang 9 juta sejak 2014. Tapi nyatanya seperti lagu aku masih seperti yang dulu," tambah dia.

Apalagi kata Panangian, pemerintah memiliki program yang cukup bagus yakni menargetkan zero backlog pada tahun 2045.

Dia berpendapat, program ini sangat mulia, namun tetap membutuhkan kebijakan atau program yang tidak biasa.

"Strateginya harus matang. Jika tidak, program ini hanya akan jadi mimpi belaka,” tuntas Panangian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com