Pemerintah Dianggap Belum Serius Atasi Masalah Backlog Rumah MBR, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Properti sekaligus Pakar Properti Nasional Panangian Simanungkalit menilai, rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama ini masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki atau belum bertempat tinggal di hunian layak dan berkualitas.

Dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Real Estat Indonesia (REI) 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, angka backlog (kekurangan) perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta unit.

Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu mengklaim
sudah membangun 1 juta rumah setiap tahun.

“Artinya, sektor perumahan berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Permasalahan  backlog saat ini masih belum teratasi, bahkan jumlahnya semakin meningkat," ungkap Panangian diikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Atasi Backlog Perumahan, SMF Terbitkan Efek Beragun Aset Rp 600 Miliar

Maka dari itu, dia mempertanyakan apa yang menyebabkan angka backlog di Indonesia tidak berkurang sejak tahun 2014 hingga 2023.

"Kalau klaim Kementerian PUPR benar, harusnya sekarang sudah berkurang 9 juta sejak 2014. Tapi nyatanya seperti lagu aku masih seperti yang dulu," tambah dia.

Apalagi kata Panangian, pemerintah memiliki program yang cukup bagus, yakni menargetkan zero backlog pada tahun 2045.

Dia berpendapat, program ini sangat mulia, namun tetap membutuhkan kebijakan atau program yang tidak biasa.

"Strateginya harus matang. Jika tidak, program ini hanya akan jadi mimpi belaka,” tuntas Panangian.