[POPULER PROPERTI] Inilah Para Naga Properti yang Merapat ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu lagi pengembang raksasa tanah air yang berlabel naga properti Indonesia dikonfirmasi bergabung dalam kelompok investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu Franky Widjaja selaku putra dari konglomerat pendiri Grup Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai acara Rapat Kerja Nasional Hipmi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

"Yang sudah masuk itu Pak Aguan, Pak Anthony Salim, kemudian Pak Franky Widjaja. Mereka sudah punya konsorsium," ujar Bahlil.

Tidak hanya Sinarmas Land, beberapa pengembang lainnya juga telah merapat ke IKN seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group, Ciputra, Summarecon, serta Pakuwon.

Ini mejadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Sabtu (2/9/2023).

Lantas, jenis properti apa yang akan dibangun para pengembang tersebut di IKN? Informasi selengkapnya di sini Para Naga yang Merapat ke IKN, dari Aguan-Anthony Salim hingga Franky Widjaja

Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bisa membeli dan memiliki tempat tinggal.

Seiring dengan pilihan tersebut, tentu masyarakat harus membayar cicilan setiap bulannya hingga jangka waktu yang disepakati.

Secara umum, mereka memiliki jangka waktu KPR rata-rata sekitar 13 tahun dengan besaran cicilan rerata KPR Rp 1.624.921 setiap bulan.

Lalu, apa perbedaan masyarakat di perkotaan dengan pedesaan yang mengambil cicilan KPR?

Selanjutnya baca di sini Rata-rata Masyarakat Ambil Cicilan KPR Rp 1,6 Juta Selama 13 Tahun 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring untuk memfasilitasi belanja barang/jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda.

Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP Imam Arumsyah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan pengadaan pemerintah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Masih ada gap (jarak) cukup besar untuk mencapai target e-purchasing Rp 500 triliun,” katanya.

Untuk itu, LKPP melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Selengkapnya ada di sini Ada Gap Rp 500 Triliun E-Purchasing, LKPP Dorong Serapan Anggaran lewat PPMSE