Tiga Tahun, 6.872 Hektar Permukiman Kumuh Beres Dipersolek

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR terus berupaya melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh di seluruh Indonesia melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Dengan program tersebut, Kementerian PUPR melakukan penataan infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas masyarakat.

Hal itu juga untuk mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Masyarakat terlibat penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasannya. Skema pemberdayaan ini umumnya diterapkan pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (24/07/2023).

Baca juga: Akhir 2023, Kawasan Talumolo di Gorontalo Bakal Tak Kumuh Lagi

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, J. Wahyu Kusumosusanto menambahkan, Program KOTAKU memperbaiki akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh melalui rekonstruksi dan penguatan fasilitas publik.

"Dukungan infrastruktur dan layanan investasinya terbagi menjadi skala kawasan dan skala lingkungan. Meliputi dukungan pembangunan jaringan jalan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan pengelolaan sampah, jaringan perpipaan air minum dan jaringan penanganan kebakaran," terang Wahyu.

Dia menjelaskan, berdasarkan target RPJMN 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh hingga akhir tahun 2022 telah mencapai 6.872 hektar (69%) dari target seluas 10.000 hektar.

"Sehingga, untuk mencapai target tersebut masih terdapat gap seluas 3.128 hektar (31%) hingga akhir tahun 2024," tandasnya.

Investasi kegiatan sebanyak 91 kegiatan skala kawasan dan 61.921 kegiatan skala lingkungan tersebut telah dilakukan serah terima ke Pemerintah Daerah serta masyarakat yang tersebar di 11.332 Kelurahan/Desa turut 330 Kabupaten/Kota, dan 34 provinsi Indonesia.

Beberapa kegiatan juga telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Dalam keberlanjutan penanganan kawasan kumuh ini, peran Pemerintah Daerah sebagai nakhoda, serta kolaborator dengan para stakeholder menjadi sangat penting.

Kemudian, terintegrasi dengan sistem rencana pembangunan kota dan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Sehingga harapannya, dapat terwujud permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan," tutup Wahyu.