Percepat Pendaftaran Sertifikat, 6 Kabupaten di Jatim Bebaskan BPHTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah itu.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Jonahar mengatakan hal ini dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (28/12/2021).

"Sebanyak enam kabupaten se-Jatim telah menerapkannya, yaitu Kabupaten Ponorogo, Jombang, Madiun, Pasuruan, Magetan, dan Blitar," terang Jonahar.

Jonahar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pembebasan biaya BPHTB di Jawa Timur.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan percepatan pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, sudah 12.095.000 bidang tanah terdaftar atau sekitar 61,9 persen dari seluruh bidang tanah se-Jawa Timur.

Adapun sebanyak 395.000 sertfikat atas tanah telah diterbitkan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada kesempatan kali ini.

Baca juga: Percepat Pendaftaran Tanah, Pemerintah Beri Keringanan BPHTB Terutang

Selain itu, ada juga penyerahan sertifikat aset Pemerintah Kota (Pemkot) sebanyak 9.916 bidang.

Rinciannya, 5.778 bidang sudah diserahkan sebelumnya dan 4.138 bidang diserahkan hari ini.

Kemudian, penyerahan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) sebanyak 2.509 bidang dengan rincian, 2.200 bidang telah diserahkan sebelumnya dan 309 bidang diserahkan hari ini.

“Pada 2021, Jawa Timur dapat target PBT sebanyak 1.396.082 bidang, telah tercapai 100 persen dan ini mungkin terbesar se-Indonesia," lanjut Jonahar.

Untuk target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 1.716.494 bidang juga telah tercapai 100 persen.

Menurut Jonahar, kunci capaian ini karena Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil selalu memonitor dan membimbing.

“Kemudian, juga Bapak Direktur Jenderal (Dirjen), Bapak Insepektur Jenderal (Irjen), dan pembina PTSL Jatim. Selain itu, yang membantu sekali adalah peran Ibu Gubernur Jatim serta para Bupati dan Wali kota se-Jatim," tuntasnya.