Anies Bangga Proyek JIS Tak Serap Dana Hadiah Perusahaan, Benarkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan megaproyek Jakarta International Stadium (JIS) telah memasuki pekan ke-118 dan mencapai progres 87,85 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum lama ini mengungkapkan kebanggaannya terhadap stadion yang terletak di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tersebut.

Anies menyebut dana proyek pembangunan JIS tidak berasal dari suatu perusahaan, melainkan dari pajak warga Jakarta.

Oleh sebab itu, dia merasa seluruh warga DKI Jakarta boleh berbangga sekaligus bersyukur atas pembangunan JIS.

Baca juga: Mengintip Teknologi Lighting Perawatan Rumput JIS, Diklaim Hemat Biaya

"JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta. Jadi, bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga," ujar Anies dikutip dari Antara pada Senin (13/12/2021).

Namun, dia tidak merinci biaya investasi atau dana pembangunan stadion yang dikerjakan mulai 2019 dan ditargetkan selesai 2021 ini.

Lantas dari mana sumber dana proyek JIS? Benarkah menggunakan uang pajak rakyat DKI Jakarta?

Sebelum menelisik hal itu, perlu diketahui bahwa rencana pembangunan stadion ini harus melalui perjalanan panjang 11 tahun dan melibatkan lima gubernur.

Mulai dari era Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2015), Djarot Saiful Hidayat (2017-2017), hingga Anies Baswedan (2017-2022).

Namun, menguatnya rencana pembangunan venue yang dulunya sempat dijuluki Stadion BMW ini mulai mengemuka pada tahun 2018.

Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memimpin pembangunan sekaligus pengelolaannya.

Seperti pemberitaan Kompas.com pada 8 November 2018, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pembangunan stadion membutuhkan dana mencapai Rp 4,5 triliun.

Rencananya, Stadion BMW dibangun selama tiga tahun, yakni mulai tahun 2019 hingga 2021.

Anggarannya berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) Pemprov DKI Jakarta dan investor melalui skema public private partnership.

"Nanti di BMW enggak murni PMD, kami akan bentuknya public private partnership biar lebih efisien dan profitable ke depannya," ujar Dwi.