Mantan Pejabat Militer Brasil Ungkap Rencana Kudeta Bolsonaro

BRASILIA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dikaitkan dengan rancangan dekrit untuk menghentikan penyerahan kekuasaan setelah pemilu 2022.

Ini menurut kesaksian yang disampaikan kepada polisi federal oleh mantan kepala Angkatan Darat dan Angkatan Udara Brasil, seperti yang dilaporkan dua sumber kepada Reuters.

Kesaksian ini, yang diberikan kepada penyelidik dalam beberapa pekan terakhir, menjadi pertanda buruk bagi Bolsonaro, yang karir politiknya terlihat terancam dan saat ini berjuang menghindari penjara.

Baca juga: Mantan Pemain Brasil Dani Alves Terbukti Bersalah dalam Kasus Pemerkosaan

Bolsonaro telah dinyatakan tidak memenuhi syarat secara politik hingga 2030 karena menyebarkan informasi salah tentang pemilu selama kampanye 2022.

Baru-baru ini paspornya disita oleh polisi yang menyelidiki upayanya untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dari Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilu.

Mantan kepala Angkatan Darat, Marco Antonio Freire Gomes, menyatakan kepada polisi bahwa ada diskusi dengan Bolsonaro tentang rancangan dekrit untuk mencegah pelantikan Lula, demikian kata dua sumber.

Saksi lain, mantan kepala Angkatan Udara, Carlos Baptista Junior, juga menyampaikan kepada polisi tentang pembicaraan dengan Bolsonaro mengenai upaya mencegah Lula mengambil alih kekuasaan, kata salah satu sumber.

Fakta-fakta ini masih belum dapat dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga Bolsonaro.

Juru bicara keluarga Bolsonaro, Fabio Wajngarten, menulis dalam pernyataan bahwa ia belum mendapatkan akses ke kesaksian para mantan petinggi militer tersebut.

Saat ini, Bolsonaro menghadapi berbagai penyelidikan kriminal yang hampir mencapai kesimpulan.

Baca juga: Kronologi Brasil-Israel Bersitegang soal Gaza

Seorang sumber polisi federal yang mengetahui situasi tersebut menyatakan bahwa para penyelidik berencana untuk menggabungkan berbagai penyelidikan dan membicarakan dakwaan yang mungkin dihadapi oleh Bolsonaro.

Ini termasuk upaya menggulingkan negara demokratis, pemerasan, dan pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 55 tahun.

Baca juga: Dukungan Brasil untuk Kebijakan Satu China Disambut Baik

Kantor kejaksaan agung Brasil dan polisi federal tidak memberikan komentar terkait informasi ini.