AS Usul Dewan Keamanan PBB Bisa Menentang Serangan Israel di Rafah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menentang serangan Israel di Rafah Palestina.

AS juga menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas. Hal itu dikemukakan AS dalam rancangan teksnya.

Selama ini, AS menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas.

Baca juga: Shehab Peluk Erat Jenazah Ibunya Korban Serangan Israel

Namun rancangan undang-undang AS tersebut mencerminkan bahasa yang Presiden Joe Biden katakan ia gunakan pekan lalu dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rancangan teks AS menetapkan bahwa kondisi saat ini serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil.

Bahkan bisa mengakibatkan banyaknya pengungsian termasuk kemungkinan mengungsi ke negara-negara tetangga.

Sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (20/2/2024), Israel berencana menyerbu Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina di Gaza mencari perlindungan.

Sehingga memicu kekhawatiran internasional bahwa tindakan tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Rancangan resolusi AS mengatakan tindakan seperti itu akan mempunyai implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional.

Maka, serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini.

Baca juga: PBB Peringatkan Adanya Ledakan Kematian Anak-anak di Jalur Gaza

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi tersebut akan diajukan melalui pemungutan suara di dewan beranggotakan 15 orang. Sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia atau China untuk dapat diadopsi.

AS mengajukan rancangan resolusi tersebut setelah Aljazair pada Sabtu meminta dewan tersebut melakukan pemungutan suara pada hari Selasa mengenai rancangan resolusinya, yang akan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dengan cepat memberi isyarat bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diveto.

Sementara itu, Aljazair mengajukan rancangan resolusi awal lebih dari dua minggu lalu. Namun Thomas-Greenfield mengatakan teks tersebut dapat membahayakan negosiasi sensitif mengenai sandera.

AS, Mesir, Israel, dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Baca juga: Perang dan Kekurangan Bahan Bakar Lumpuhkan RS Terbesar di Gaza