Pemimpin Oposisi Iran Serukan Transformasi Fundamental: Perempuan, Kehidupan, dan Kebebasan

TEHERAN, KOMPAS.com - Salah satu tokoh oposisi utama Iran, Mir Hossein Mousavi, menyerukan transformasi mendasar dari sistem politik yang menurutnya sedang menghadapi krisis legitimasi di tengah protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini.

"Iran dan warga Iran membutuhkan dan siap untuk transformasi fundamental yang garis besarnya digambar oleh gerakan murni 'Perempuan, Kehidupan, Kebebasan'," kata Mousavi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media lokal Iran pada Minggu (5/2/2023).

Dia mengacu pada slogan utama demonstrasi yang dipicu oleh kematian Amini pada 16 September, seorang Kurdi Iran berusia 22 tahun.

Baca juga: Israel Kemungkinan Dalang Serangan Drone di Pabrik Peralatan Militer Iran

Mahsa Amini meninggal tiga hari setelah ditangkap oleh polisi moralitas di Teheran karena diduga melanggar kode berpakaian perempuan republik Islam itu.

Mousavi (80) menyampaikan, gerakan protes dimulai dalam konteks krisis yang saling bergantung, termasuk ekonomi, lingkungan, legitimasi dan manajemen, budaya dan media, sosial, serta kebijakan luar negeri.

Dia pun mengusulkan untuk pengadakan referendum yang bebas dan sehat tentang perlunya mengubah atau menyusun konstitusi baru.

Mousavi menyebut struktur sistem politik di Iran saat ini tidak berkelanjutan.

Dia pernah menjadi kandidat Presiden Iran tapi gagal menang pada 2009.

Mousavi tercatat pernah membuat tuduhan penipuan skala besar yang mendukung petahana populis Mahmoud Ahmadinejad, hingga menyebabkan protes massal.

Dia telah menjadi tahanan rumah tanpa dakwaan di Teheran selama 12 tahun, bersama istrinya Zahra Rahnavard.

Baca juga: Jurnalis Iran yang Wawancarai Ayah Mahsa Amini Dipenjara 2 Tahun tanpa Sidang Pengadilan

Orang kepercayaan dekat pendiri republik Islam Ayatollah Ruhollah Khomeini itu pernah menjabat sebagai perdana menteri Iran dari tahun 1981 hingga 1989.

"Rakyat memiliki hak untuk melakukan revisi mendasar guna mengatasi krisis dan membuka jalan bagi kebebasan, keadilan, demokrasi, dan pembangunan. Ini diabadikan dalam Revolusi Rakyat 1979," kata Mousavi dalam pernyataan yang dipublikasikan di situsnya pada Sabtu (4/2/2023).

"Penolakan untuk mengambil langkah sekecil apa pun untuk mewujudkan hak-hak warga negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi membuat masyarakat enggan melakukan reformasi," ujar dia.

Baca juga: Ledakan di Pabrik Amunisi Iran, Teheran Sebut Serangan Drone