Veteran Angkatan Udara Israel Sebut Pemerintahan Baru Netanyahu Berbahaya

YERUSALEM, KOMPAS.com - Lebih dari 1.000 veteran senior angkatan udara Israel, termasuk mantan kepala staf Israel, pada Senin (26/12/2022) mendesak pejabat tinggi hukum negara itu untuk bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang.

Dilansir dari The Hill, dalam sebuah surat kepada kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel.

Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik.

Baca juga: Benjamin Netanyahu Kembali Berkuasa di Israel, Bentuk Pemerintahan Baru Paling Konservatif dalam Sejarah

“Kami datang dari semua lapisan masyarakat dan dari seluruh spektrum politik,” kata surat itu. “Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya.”

Hal itu disebut pejabat hukum sebagai garis pertahanan terakhir dan memohon mereka untuk melakukan segala untuk menghentikan bencana yang mempengaruhi negara.

Di antara hampir 1.200 penandatangan adalah Dan Halutz, yang menjabat sebagai panglima militer dari 2005-2007, Avihu Ben-Nun, mantan komandan angkatan udara dan Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer.

Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur.

Baca juga: Netanyahu Pikir Perdamaian Israel-Saudi Bisa Akhiri Konflik Arab-Israel

Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra ultra-Ortodoks dan
sayap kanannya merebut mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November.

Meskipun mereka belum menyelesaikan negosiasi koalisi, Netanyahu telah mencapai serangkaian kesepakatan yang akan memberikan otoritas kepada mitra sayap kanannya atas kepolisian nasional dan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Mereka mempromosikan undang-undang untuk mengizinkan seorang politisi yang menghabiskan waktu di penjara dalam kasus suap untuk melayani sebagai menteri Kabinet saat dalam masa percobaan untuk hukuman terpisah atas pelanggaran pajak.

Mereka juga diharapkan untuk mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum yang menurut para kritikus akan melemahkan peradilan dan berpotensi membatalkan tuntutan pidana terhadap Netanyahu.

Baca juga: Netanyahu Amankan Mayoritas Parlemen Israel, Makin Dekat Bentuk Pemerintahan Baru

Pada hari Minggu (25/12/2022), Netanyahu menegur sekutu atas komentar anti-LGBTQ.

Netanyahu diperkirakan akan kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan barunya pada Kamis (29/12/2022).