Peru Umumkan 30 Hari Darurat Nasional akibat Protes Mematikan Tolak Penggulingan Presiden

LIMA, KOMPAS.com - Pemerintah baru Lima mengumumkan 30 hari darurat nasional di Peru untuk memadamkan demonstrasi penuh kekerasan yang telah mengguncang negara itu, menyusul penggulingan dan penangkapan mantan presiden Peru Pedro Castillo seminggu yang lalu.

Tindakan yang diumumkan pada Rabu (14/12/2022) akan menangguhkan hak untuk berkumpul dan bergerak bebas di seluruh negeri.

Itu juga diaktifkan tepat sebelum liburan Natal, ketika orang biasanya secara ekstensif bepergian untuk mengunjungi keluarga.

Deklarasi darurat nasioanl Peru juga memungkinkan polisi diberdayakan untuk menggeledah rumah orang tanpa izin atau perintah pengadilan.

Baca juga: Protes Peru Memanas, Pendukung Mantan Presiden Castillo Memblokade Jalan dan Bandara

“Dengan tindakan ini, kami berusaha menjamin ketertiban, kelangsungan kegiatan ekonomi, dan perlindungan jutaan keluarga,” cuit menteri pertahanan Peru Luis Otarola, setelah keputusan dicapai dalam rapat kabinet.

Dia menambahkan pemerintah belum memutuskan apakah jam malam akan diberlakukan.

“Polisi nasional dengan dukungan angkatan bersenjata akan memastikan kontrol di seluruh wilayah nasional atas properti pribadi dan, di atas segalanya, infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru,” katanya dilansir dari Guardian.

Tindakan itu dilakukan setelah sepekan kerusuhan mematikan menolak pengangkatan presiden baru Peru, Dina Boluarte.

Pengunjuk rasa menyerukan penggantian semua anggota parlemen dan pemulihan Castillo sebagai presiden.

Dia dipaksa menanggalkan jabatannya setelah berusaha membubarkan kongres dan memerintah secara mandiri dalam upaya untuk menghindari pemakzulan atas tuduhan korupsi.

AP PHOTO/JOSE SOTOMAYOR Tentara berjaga-jaga setelah membersihkan penghalang jalan menuju bandara, yang dibuat oleh para pendukung Presiden Peru terguling Pedro Castillo di Arequipa, Peru, Rabu, 14 Desember 2022.

Baca juga: Protes Massa Makan Korban, Presiden Baru Peru Tawarkan Pemilu Dini

“Pertama-tama, kami tidak mengenali Dina Boluarte,” kata Ronal Carrera (32 tahun), seorang pekerja konstruksi yang telah melakukan perjalanan dari Junín, di Andes tengah Peru, untuk berdemonstrasi di Ibu Kota Lima.

“Dia adalah pemimpin kudeta, hingga hari ini presiden kami adalah Pedro Castillo. Sekarang kami menuntut pemulihannya.”

Sedikitnya delapan orang – lima di antaranya remaja – tewas dalam bentrokan dengan polisi pada minggu pertama unjuk rasa.

Semuanya meninggal akibat luka tembak di tengah tuduhan tindakan represi dari kepolisian oleh Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia nasional.

“Peru tidak bisa dibanjiri darah,” kata Boluarte pada Rabu (14/12/2022).

“Kami telah mengalami pengalaman ini di tahun 80-an dan 90-an, dan saya yakin kami tidak ingin kembali ke sejarah yang menyakitkan itu.” Dia mengacu pada konflik internal berdarah negara itu dengan gerilyawan Shining Path di mana hampir 70.000 orang Peru terbunuh.

AP PHOTO/JOSE SOTOMAYOR Tentara berpatroli di Arequipa, Peru, Rabu, 14 Desember 2022.

Baca juga: Meksiko Pertimbangkan Beri Suaka untuk Presiden Peru yang Baru Dimakzulkan

Boluarte menambahkan bahwa pemilihan umum dapat dijadwalkan pada Desember 2023.

Itu berubah dari pengumuman pada Senin (12/12/2022), setelah janji percepatan pemilihan umum hingga April 2024 tidak meredakan unjuk rasa.

Protes Peru telah melumpuhkan jalan dan bandara di seluruh negeri di tengah meluasnya vandalisme dan penjarahan, di mana kantor polisi, kejaksaan daerah dan kantor pajak telah dibakar.