Pemimpin Junta Militer Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat 6 Bulan

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, akan memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan lagi.

Media junta militer Myanmar melaporkan, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional bentukan junta telah memberikan persetujuan perpanjangan keadaan darurat.

Junta militer Myanmar kali pertama mengumumkan keadaan darurat setelah melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Baca juga: Jet Yak-130 Buatan Rusia Dilaporkan Dipakai untuk Serang Warga Sipil di Myanmar

“Anggota (dewan keamanan) dengan suara bulat mendukung usulan untuk memperpanjang periode keadaan darurat selama enam bulan lagi,” lapor Global New Light of Myanmar.

“Di negara kita, kita harus terus memperkuat sistem demokrasi multi-partai yang sejati dan disiplin yang merupakan keinginan rakyat,” sambung Global New Light of Myanmar mengutip Min Aung Hlaing.

Sejak militer melakukan kudeta, Myanmar jatuh ke dalam jurang kekacauan, sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: Junta Myanmar Eksekusi Mati Aktivis Demokrasi Tanpa Ampun

Setelah kudeta, konflik di Myanmar merembet ke seluruh negeri ketika tentara menghancurkan aksi protes damai di kota-kota.

Militer berdalih, mereka terpaksa mengambil alih kekuasaan karena adanya kecurangan pemungutan suara dalam pemilu November 2020.

Pemilu November 2020 dimenangi oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Eksekusi 4 Aktivis Demokrasi, Pengadilan Digelar Tertutup

Di sisi lain, kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti adanya kecurangan dalam pemungutan suara.

Militer Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilu baru pada Agustus 2023.

Namun, oposisi junta militer Myanmar tidak percaya pemilu yang akan digelar akan bebas dan adil.

Baca juga: Pengadilan PBB Tolak Keberatan Myanmar, Kasus Genosida Rohingya Bakal Disidangkan