"Tembok Penghalang" Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

PADA Desember 2020, publik sempat dihebohkan dengan pemberitaan salah satu media Israel, The Jerusalem Post, terkait adanya kemungkinan negara tersebut menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Oman dan Indonesia. Di awal tahun 2022 ini, media Israel tersebut kembali menghebohkan publik dengan menyebut bahwa Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, kembali mendorong adanya normalisasi hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Israel.

Isu itu langsung diklarifikasi Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menjelaskan bahwa Prabowo tidak pernah ikut membahas permasalahan normalisasi hubungan antara Tel Aviv dan Jakarta, baik secara formal maupun informal.

Baca juga: Turki Perbaiki Hubungan Diplomatik dengan Israel, Sebut Justru Bisa Lebih Bantu Palestina

Normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel agaknya menjadi isu sensitif yang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, pernah mengangkat isu tersebut pada pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, 14 Desember 2021. Lagi-lagi, hal ini kembali diberitakan media yang sama, The Jerusalem Post. Meskipun demikian, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, sikap Indonesia terhadap isu tersebut tetap sama.

Indonesia tegas dalam pendiriannya untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, serta tetap mendukung berbagai upaya demi kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut juga didukung berbagai elemen masyarakat termasuk legislator di DPR, bahkan sejak pertama kali isu itu bergulir.

AS dapat dikatakan sebagai pihak yang paling gencar mengupayakan normalisasi hubungan antara Israel dengan berbagai pihak, terutama dengan negara-negara Timur Tengah. Pada Agustus 2020, melalui Perjanjian Abraham (Abraham Accords), AS berhasil menjadi jembatan bagi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. AS juga sukses berperan sebagai penyambung hubungan diplomatik antara Israel dengan Sudan, Maroko, dan Yordania.

Terkini, Arab Saudi membuka jalur penerbangan dan ruang udaranya bagi maskapai dan pesawat-pesawat dari wilayah Israel. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi minoritas muslim Israel melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Hal ini terjadi juga tak lepas dari bantuan AS, meskipun Arab Saudi tetap menolak untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel sejak keengganannya untuk menandatangani Perjanjian Abraham.

Lewat lawatannya ke berbagai negara di Timur Tengah, Presiden AS, Joe Biden, menyebut bahwa dibukanya wilayah udara Arab Saudi merupakan langkah awal menghangatnya hubungan Israel dengan dunia Arab. Biden menganggap Israel dan Arab Saudi merupakan negara mitra yang sama-sama dekat dengan AS.

Lantas, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah dengan semakin banyak terwujudnya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab akan mendorong Indonesia untuk melakukan hal yang serupa?

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, Indonesia ternyata memiliki hubungan dagang dengan Israel bahkan sejak tahun 1970-an dan masih berlangsung hingga sekarang. Hubungan dagang Indonesia-Israel pada periode 1970-an lebih didominasi oleh sektor pertambangan, terutama komoditas batubara.

Nilai perdagangan antar kedua negara saat ini mencapai sekitar 550 juta dollar AS, di mana 84 persennya adalah ekspor dari Indonesia ke Israel. Indonesia banyak mengekspor produk-produk tambang dan pertanian, seperti batu bara, kayu, kertas, serta minyak sawit, sementara Israel mengekspor komoditas teknologi dan perangkat lunak siber ke Tanah Air.

Normalisasi hubungan diplomatik sebenarnya dapat berpotensi mendorong aktivitas ekonomi kedua negara lebih intens, dan mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri dengan adanya transfer teknologi. Bahkan, AS pun pernah menyatakan akan ikut memberikan dana investasi tambahan bernilai tinggi apabila Indonesia mau menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Namun, bukan perkara mudah untuk menormalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Sejatinya, gagasan untuk menormalisasi hubungan Indonesia-Israel sudah dilakukan sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi gagal akibat tekanan politik dari pihak oposisi pemerintahan kala itu.

IMAGO via DW INDONESIA Bendera Israel dan Arab Saudi.

Ada sejumlah penghalang

 Normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hanya mungkin dapat dilakukan apabila lingkungan politik internal maupun eksternal Indonesia mendukung. Secara domestik, Indonesia memiliki "tembok penghalang" yang menjegal terjadinya hubungan diplomatik dengan Israel.

Pertama, amanat konstitusi yang secara jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal itu menjadi landasan komitmen yang kuat bagi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Menjalin hubungan dengan Israel tentunya akan semakin menjauhkan Indonesia dari komitmen awalnya.

Hal itu dipertegas Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyebut akan tetap mendukung penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina berdasarkan two-state solution.