"Tembok Penghalang" Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Kedua, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagian besar masyarakatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini ditunjukkan dalam survei yang pernah dilakukan SMRC pada Mei 2021, yang menyebut 71 persen responden setuju bahwa Israel adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas konflik di Palestina.

Baca juga: Tak Ada Normalisasi Arab Saudi-Israel dalam Lawatan Biden

Ketiga, sebagian kelompok muslim konservatif di Indonesia juga seringkali menyuarakan berbagai aksi solidaritas dengan Palestina. Contohnya, saat Presiden Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem tahun 2018. Hal itu memicu aksi demonstrasi besar yang dilakukan di Monumen Nasional untuk mendukung Palestina dan memprotes tindakan Presiden Trump. Fenomena ini juga menunjukkan adanya resistensi domestik yang besar terhadap berbagai macam hal yang berbau Israel.

Keempat, secara legislasi dibutuhkan political will yang sangat besar agar Indonesia dapat membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini merupakan sebuah koalisi besar, yang proses legislasinya sangat memungkinkan untuk dapat mengakomodir berbagai kepentingan pemerintah seperti omnibus law ataupun undang-undang ibu kota baru, nyatanya sebagian besar partai politik di Indonesia juga tidak mendukung terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Hal ini terjadi akibat dari besarnya tekanan domestik, serta ketakutan berbagai partai politik akan hilangnya dukungan dari masyarakat.

Indonesia perlu menerapkan strategi yang kalkulatif dengan memperhitungkan faktor internal maupun eksternal secara hati-hati dalam membangun hubungan diplomatik dengan suatu negara. Terkait Israel, Indonesia memiliki opsi untuk menerapkan strategi yang sama seperti hubungannya dengan Taiwan, dengan tetap mengakui kebijakan One China Policy.

Meskipun hubungan dagang dengan Israel dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan, Indonesia perlu mengedepankan stabilitas politik dalam negeri demi mendukung berbagai kepentingan lainnya berdasarkan skala prioritas.