Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di India Menentang Rencana Baru Rekrutmen Militer, Pemerintah Bersikeras Proses Jalan Terus

Kompas.com - 20/06/2022, 15:04 WIB
Bernadette Aderi Puspaningrum

Penulis

Sumber Reuters

NEW DELHI, KOMPAS.com - Ribuan pemuda menyerang gerbong kereta, membakar ban dan bentrok dengan pejabat, setelah pemerintah mengubah beberapa aturan rekrutmen militer India.

Pengunjuk rasa menentang skema yang secara drastis akan memangkas masa jabatan dan menawarkan lebih sedikit manfaat layanan pada akhir kontrak.

Baca juga: Diskon Besar-besaran, India Langsung Borong Batu Bara Rusia

Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi pada 14 Juni menetapkan kebijakan yang disebut Agnipath, atau "jalan api".

Aturan itu dirancang untuk membawa lebih banyak orang ke dalam militer, dengan kontrak empat tahun dan menurunkan usia rata-rata angkatan bersenjata India yang berkekuatan 1,38 juta orang.

Skema tersebut memicu protes keras di bagian utara dan timur negara itu.

Tapi pejabat tinggi pertahanan pada Minggu (19/6/2022) tetap mengumumkan bahwa pendaftaran di bawah rencana perekrutan angkatan bersenjata baru India akan dimulai bulan ini.

Rencana tersebut juga mendapat kritik dari beberapa pakar pertahanan, yang menilai aturan baru dapat melemahkan struktur pasukan dan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan nasional di negara yang sering berbatasan dengan Pakistan dan China.

Tetapi pejabat tinggi pertahanan India mengatakan Agnipath adalah reformasi transformasional yang diterapkan untuk mengubah infrastruktur keamanan.

Baca juga: Pesawat SpiceJet India Mendarat Darurat karena Mesin Terbakar

"Mengapa harus dibatalkan? Ini adalah reformasi yang sudah lama tertunda," Letnan Jenderal Anil Puri, sekretaris tambahan di kementerian pertahanan, mengatakan kepada wartawan di New Delhi sebagaimana dilansir Reuters.

Di bawah Agnipath, 46.000 kadet akan direkrut tahun ini, dan hanya 25 persen yang akan dipertahankan pada akhir masa jabatan empat tahun mereka.

Para taruna akan menjalani pelatihan selama enam bulan dan kemudian akan diterjunkan selama 3-1/2 tahun.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah nasib para prajurit setelah mereka menyelesaikan masa jabatan mereka.

Tetapi Puri mengatakan pemerintah akan memastikan mereka yang terdaftar di bawah skema tersebut menemukan pekerjaan yang sesuai ketika mereka diberhentikan.

Dia mengatakan siapa pun yang berpartisipasi dalam protes kekerasan tidak akan memenuhi syarat untuk dinas pertahanan di bawah skema tersebut.

Baca juga: Bertemu Menlu India, Retno Angkat Isu Penghinaan Nabi Muhammad

Pada Minggu (19/6/2022) kementerian dalam negeri federal mengatakan akan mencadangkan 10 persen dari lowongan di pasukan paramiliter dan Assam Rifles, sebuah unit di tentara India, bagi mereka yang telah keluar dari tentara di bawah skema tersebut.

Sementara kementerian pertahanan mengatakan akan mencadangkan 10 persen dari lowongan untuk mereka yang telah menyelesaikan skema aturan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com