PBB Tak Akan Gelar Pemungutan Suara Terkait Resolusi Kemanusian di Ukraina Bikinan Rusia

JENEWA, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB tidak akan lagi melakukan pemungutan suara atas seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina pada Jumat (18/3/2022).

Hal ini terjadi ketika utusan Rusia untuk PBB menuduh negara-negara Barat melakukan kampanye yang dianggapnya sebagai "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap tindakan tersebut.

Para diplomat mengatakan langkah Rusia akan gagal karena sebagian besar dari 15 anggota dewan kemungkinan akan abstain dari pemungutan suara itu.

Baca juga: Rusia Memveto Resolusi PBB Terkait Penghentian Invasi ke Ukraina, China Abstain

Rancangan resolusi dinilai tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui invasi Rusia terhadap tetangganya, juga tidak mendorong untuk mengakhiri pertempuran atau penarikan pasukan Moskwa.

“Banyak rekan dari banyak delegasi memberi tahu kami tentang tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh mitra Barat, bahwa mereka dipaksa, termasuk diperas, dan diancam,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Kamis (17/3/2022), dikutip dari Reuters.

Berbicara pada pertemuan DK PBB tentang situasi kemanusiaan Ukraina, yang diminta oleh anggota DK kubu negara-negara Barat, Nebenzia mengatakan, "Kami memahami betapa sulitnya bagi negara-negara itu untuk menahan serangan gencar semacam ini".

Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan setelah pertemuan itu, "Satu-satunya pihak yang melakukan persuasi dengan kekuatan fisik di sini adalah orang-orang Rusia dan mereka harus melakukannya jika mereka ingin membuat siapa pun mendukung mereka”.

Baca juga: Rusia Ajukan Resolusi Kemanusiaan untuk Ukraina ke PBB, tapi Tidak Menyebut Perang

Nebenzia mengatakan bahwa Rusia justru meminta Dewan Keamanan PBB bertemu pada Jumat ini untuk membahas laboratorium-laboratorium biologis AS di Ukraina yang menggunakan dokumen baru yang Rusia peroleh selama operasi militer khusus.

Pada pertemuan DK PBB tentang masalah yang sama pekan lalu, yang juga diminta oleh Rusia, Thomas Greenfield mengatakan tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina yang didukung oleh AS.

PBB juga mengatakan tidak memiliki bukti bahwa Ukraina memiliki program senjata biologis.

Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus" yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Moskwa membantah menyerang warga sipil.

Tapi pada kenyataannya, Badan PBB untuk hak asasi manusia (HAM) telah mencatat 726 kematian, termasuk 52 anak-anak, dan 1.174 orang terluka, termasuk 63 anak-anak akibat invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 15 Maret.

Baca juga: PBB: Sudah 3 Juta Lebih Warga Ukraina Melarikan Diri ke Luar Negeri, Setengahnya Anak-anak

"Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi," kata Kepala Urusan Politik AS Rosemary DiCarlo, tanpa merinci siapa yang harus disalahkan, Kamis.

"Sebagian besar korban ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak di kawasan berpenduduk dengan dampak yang luas. Ratusan bangunan tempat tinggal telah rusak atau hancur, seperti juga rumah sakit dan sekolah," ungkap dia kepada DK PBB.

"Besarnya korban sipil dan hancurnya infrastruktur sipil di Ukraina tidak dapat disangkal. Ini menuntut penyelidikan menyeluruh dan pertanggungjawaban," kata DiCarlo.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memverifikasi 43 serangan terhadap layanan kesehatan di Ukraina yang telah menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk petugas kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Dewan Keamanan PBB.

"Dalam konflik apa pun, serangan terhadap layanan kesehatan merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Tedros, tanpa juga menyebutkan siapa yang harus disalahkan.

Baca juga: Khawatir Ancaman Rusia, Inggris Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Canggih ke Polandia